Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 34
"Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya
bisa berdampak pada ekonomi," kata Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/7/2021).
Said menjelaskan berkaca pada awal terjadinya pandemi, banyak buruh yang dirumahkan dan
kemudian kehilangan pekerjaan. Hal itu menyebabkan daya beli buruh akan turun, yang
berdampak pada menurunnya konsumsi.
Kemudian, menurunnya konsumsi akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang negatif. Hal
itu dapat membuat resesi akan semakin panjang.
"Kami meminta bantuan subsidi upah dilanjukan kembali. Bagi perusahaan yang mampu, harus
membayar upah secara penuh dan tidak dipotong. Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta
pengusaha membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi
menggunakan aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.
Said menyebut bukan tidak mungkin PPKM Darurat akan berdampak PHK skala besar seperti
halnya Giant. Sejumlah usaha yang rentan PHK ialah retail, logistik, perhotelan, transportasi,
makanan, tekstil, komponen elektronik, hingga komponen otomotif.
Lebih lanjut, Said menegaskan omnibus law bukan jawaban terhadap ancaman ledakan PHK di
tengah pandemi yang kian meningkat. Karena itu, pihaknya meminta agar omnibus law UU Cipta
Kerja segera dicabut.
"Kami bersama pemerintah siap berjibaku untuk menurunkan Covid-19 mendukung langkah
pemerintah memberlakukan PPKB darurat dengan mempertimbangkan efek kesehatan dan
ekonomi," tandasnya.
(saz).
33
