Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

GUGATAN KONFEDERASI BURUH DITOLAK, MENAKER IDA MINTA SEMUA HORMATI
PUTUSAN MK
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi
(MK) yang tidak menerima gugatan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ((K)SBSI)
karena tidak memiliki kedudukan hukum, dalam perkara 109/PUU-XVIII/2020 perihal Uji Materil
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.

"Alhamdulillah MK sudah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Siaran
Pers Biro Humas di Jakarta, Rabu (1/7/2021).
Menaker Ida berharap seluruh pihak menghormati atas apa yang telah menjadi putusan MK.
"Sekarang saatnya kita menatap ke depan menyelesaikan pandemi COVID-19 dan membangun
ketenagakerjaan lebih baik lagi," katanya.

Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai logis putusan dari MK dalam perkara 109 yang diajukan
oleh pemohon (K) SBSI. Putusan MK tersebut telah menunjukkan ketelitian dan objektifitas MK
dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon Uji Materiil UU Cipta Kerja, khususnya
Klaster Ketenagakerjaan.

"Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi ya memang seharusnya berpatokan pada
AD/ART organisasi tersebut," ucap Sekjen Anwar.

Dalam Amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan permohonan (K)SBSI tidak dapat
diterima. "Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,"
kata Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan amar
Putusan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring,.

Menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk
mengajukan permohonan.

"Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan," kata Hakim Konstitusi
Suhartoyo saat membacakan pertimbanganan hukum putusan.

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, Pemohon dalam permohonannya
menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja
Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon dalam hal ini diwakili
oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP (K)SBSI dan Vindra
Whindalis selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6 (K)SBSI. Sebelum
Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional Pemohon, terlebih dahulu
Mahkamah akan mempertimbangkan kapasitas Pemohon sebagai Badan Hukum Perkumpulan
untuk mengajukan permohonan.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI dan Pasal 12 ayat (7)
Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan
atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Kemudian Pasal 12 ayat (8)
huruf a Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Sekretaris Jenderal berwenang bertindak
untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi organisasi baik kedalam maupun
keluar organisasi.

Dengan demikian yang dapat bertindak untuk mewakili Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI
adalah Ketua Umum untuk mewakili organisasi secara umum dan Sekretaris Jenderal terbatas
pada administrasi organisasi. "Oleh karena itu, dalam konteks permohonan pengujian undang-
undang di MK, yang berwenang mengajukan permohonan secara absolut harus ketua umum,"
kata Suhartoyo.
80