Page 5 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 JUNI 2020
P. 5

Judul              Bandel Tak Terapkan Protokol Kesehatan, Siap-siap Didenda hingga Rp
                                    50 Juta
                 Nama Media         kompas.com
                 Newstrend          Sidak Penerapan Protokol Kesehatan Covid19
                 Halaman/URL        https://money.kompas.com/read/2020/06/18/064000626/bandel-tak-
                                    terapkan-protokol-kesehatan-siap-siap-didenda-hingga-rp-50-juta
                 Jurnalis           Ade Miranti Karunia
                 Tanggal            2020-06-18 06:40:00
                 Ukuran             0
                 Warna              Halaman Warna
                 AD Value           Rp 17.500.000
                 News Value         Rp 52.500.000
                 Kategori           Ditjen PPK & K3

                 Layanan            Korpo
                 Sentimen           positive



              Narasumber

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Begitu bandel , kita terapkan sanksi denda Rp 25 juta hingga Rp 50 juta

              negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Sanksi yang kita lakukan pertama peringatan. Buat nota pemeriksaan pertama dan kedua. Nanti
              sesuai dengan Pergub No. 41 Tahun 2020. Masih bandel, kita tutup usahanya 14 hari. Masih
              bandel juga, baru kita usulkan pencabutan izin

              neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Tetapi, pada saat kita melakukan pemeriksaan nota 1 dan 2, bersangkutan sudah kita lakukan
              pemanggilan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat. Juga kita berkoordinasi dengan Kadin
              dan Apindo untuk memberikan teguran kepada anak buahnya, jadi lebih efektif
              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Yang pertama, membentuk tim gabungan yang diketuai oleh Satpol PP. Di internal sendiri, kita
              juga melakukan pengawasan. Khusus untuk mal-mal, apalagi titik keramaian kita mempunyai
              kebijakan yang diatur oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menerjunkan semua staf
              yang ada di Pemda DKI sesuai jumlah perusahaan ataupun tempat usaha

              positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta)
              Jadi,  sekarang  ini  kita  tidak  sendiri.  Jadi  semua  pegawai-pegawai  diminta  semuanya
              (mengawas).  Itu  SK  telah  dikeluarkan  oleh  BKD  untuk  membantu  mengawasi  protokol
              kesehatan di tempat usaha. Di samping kita mewajibkan di perusahaan tersebut membentuk
              satgas internal perusahaan


              Ringkasan


              JAKARTA,  - Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah
              menegaskan,  sanksi  yang bakal diterima oleh perusahaan maupun pusat perbelanjaan apabila


                                                            4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10