Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 175
Judul Karyawan Ramai-ramai Lapor ke Kemenaker karena Tak Ada THR,
Bagaimana dengan Anda?
Nama Media keprinews.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://keprinews.co.id/2021/05/03/karyawan-ramai-ramai-lapor-ke-
kemenaker-karena-tak-ada-thr-bagaimana-dengan-anda/
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2021-05-03 16:34:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Setiap ada laporan yang masuk ke
posko melalui PTSA, call center maupun secara online pasti segera kita tindaklanjuti. Kita juga
berkoordinasi dengan dinas-dinas tenaga kerja untuk mempercepat penanganan laporan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Beberapa permasalahan yang
diadukan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR, rencana THR akan dicicil,
dibayarkan 50 persen, pembayaran THR setelah lebaran, dll. Sepertinya ini masih berupa
kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Berdasarkan laporan tim posko, sekitar
90 persen permasalahan terkait pengaduan THR sudah diselesaikan. Sisanya masih dalam proses
karena tidak murni soal THR namun terkait masalah ketenagakerjaan lainnya
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Silakan datang langsung atau hubungi
kami melalui call center dan Sisnaker. Setiap laporannya kami tindaklanjuti
Ringkasan
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 ini diantaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dll. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi memastikan,
setiap laporan yang masuk, pihaknya langsung menindaklanjuti melalui tim penanganan dari
Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) serta
Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK
dan K3) Kemnaker.
174
