Page 185 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 185
Judul Pemerintah Susun Kebijakan Terkait Tes Swab PCR & Vaksinasi Pekerja
Migran
Nama Media merdeka.com
Newstrend Biaya PCR Test dan Vaksinasi Bagi Pekerja Migran
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/pemerintah-susun-kebijakan-
terkait-tes-swab-pcr-amp-vaksinasi-pekerja-migran.html
Jurnalis Muhammad Genantan Saputra
Tanggal 2021-05-03 16:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Moeldoko KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Saya concern ke tenaga kerja, jangan
membebani mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan
positive - Moeldoko KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Oleh karena itu, sudah sewajarnya
pemerintah menaruh perhatian sangat besar kepada PMI, dan memberikan red carpet bagi
mereka
negative - Moeldoko KSP (Kepala Staf Kepresidenan) Jangan melihat case by case. Perlu ada
kajian, sinkronisasi dan terobosan aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran
juga perlu disiapkan sehingga bisa mempertanggungjawabkannya ke BPK dan BPKP
positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker) Ke
depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi.
Sehingga kami akan diskusikan hal ini
positive - Siti Nadia (Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes) Harus berhitung
ulang untuk anggaran 2021. Untuk tahun 2022 akan dibuatkan kebijakan bersama
Ringkasan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko KSP menegaskan, pemerintah akan membuat kebijakan
terkait biaya PCR Test dan vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Menurutnya,
Kewajiban PCR test dan vaksinasi untuk CPMI mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar
tidak menjadi beban. "Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani mereka. Jangan pula
biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan," ungkap Moeldoko saat menggelar Rakor
terkait PCR bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan di Gedung Bina
Graha, Jakarta, Senin (3/5).
184
