Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 182
MOELDOKO INGIN PEKERJA MIGRAN DIFASILITASI TES PCR DAN VAKSIN: BERI
RED CARPET
Kewajiban tes dan vaksinasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) mendapatkan perhatian
dari KSP. Ia mengatakan, pemerintah akan membuat kebijakan terkait biaya tes PCR dan
vaksinasi sehingga tidak menjadi beban CPMI.
"Saya ke tenaga kerja. Jangan membebani mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun jadi
area permainan," kata Moeldoko saat menggelar rakor terkait PCR bersama Kementerian Tenaga
Kerja dan Kementerian Kesehatan di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/5).
Moeldoko mengatakan, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian dan perlakuan istimewa dari
negara. Peran mereka terhadap pergerakan roda ekonomi bangsa sangat besar dan signifikan.
Bahkan negara memperoleh cadangan devisa hingga Rp 159,6 triliun pada 2020. Ini
mengindikasikan masa depan bangsa salah satunya berada pada diaspora tenaga kerja
Indonesia di luar negeri.
Tidak hanya itu, Moeldoko mengatakan negara tidak hanya melihat PMI sebagai penggerak
sumbu ekonomi, namun juga sebagai etalase bangsa yang menjadi wajah dan
merepresentasikan Indonesia di dunia internasional.
"Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah menaruh perhatian sangat besar kepada PMI
dan memberikan bagi mereka," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi membuka kembali penempatan PMI dalam
masa adaptasi kebiasaan baru pada pertengahan 2020. Hal itu dilakukan untuk mendukung
percepatan pemulihan ekonomi nasional, serta memperhatikan kebijakan beberapa negara
penempatan yang sudah membuka tenaga kerja asing.
Salah satu yang sedang disiapkan adalah pengiriman 274 CPMI ke Jepang yang merupakan
bagian dari perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Namun,
Moeldoko meminta kementerian/lembaga terkait tidak hanya fokus pada pengiriman CMPI ke
Jepang saja.
"Jangan melihat. Perlu ada kajian, sinkronisasi, dan terobosan aturan di bidang kesehatan dan
perlindungan PMI. Anggaran juga perlu disiapkan sehingga bisa mempertanggungjawabkannya
ke BPK dan BPKP," pungkasnya.
Pada pertemuan ini, perwakilan Kemenaker dan Kemenkes sepakat dengan arahan Moeldoko.
Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker, Suhartono, mengatakan
tahun lalu Indonesia mengirim sebanyak 114 PMI Nurse dan careworker batch ke-13 ke Jepang.
Saat itu, tes PCR kepada PMI difasilitasi pemerintah melalui kerja sama dengan BNI.
"Ke depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi.
Sehingga kami akan diskusikan hal ini," kata Suhartono.
Direktur Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes Siti Nadia juga setuju perlunya
penyusunan kebijakan dan regulasi fasilitas PCR test dan vaksinasi bagi PMI. Terutama terkait
dengan kriteria hingga jumlah PMI. "Harus berhitung ulang untuk anggaran 2021. Untuk tahun
2022 akan dibuatkan kebijakan bersama," imbuh Nadia.
Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah harus turun tangan mengatasi persoalan PCR
test dan vaksinasi bagi PMI. Apalagi masih banyak PMI yang tergolong orang tidak mampu.
Selain itu, Kemenkes juga siap mendukung pelaksanaan tes PCR dan vaksinasi bagi PMI karena
secara fasilitas sudah terpenuhi.
181
