Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 191
Judul Moeldoko: Vaksinasi bagi Tenaga Kerja Jangan Jadi Area Permainan!
Nama Media detik.com
Newstrend Biaya PCR Test dan Vaksinasi Bagi Pekerja Migran
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5555904/moeldoko-vaksinasi-bagi-
tenaga-kerja-jangan-jadi-area-permainan
Jurnalis Kanavino Ahmad Rizqo
Tanggal 2021-05-03 15:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani
mereka. Jangan pula biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan
positive - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah
menaruh perhatian sangat besar kepada PMI, dan memberikan red carpet bagi mereka
negative - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Jangan melihat case by case. Perlu ada kajian,
sinkronisasi dan terobosan aturan di bidang kesehatan dan perlindungan PMI. Anggaran juga
perlu disiapkan sehingga bisa mempertanggungjawabkannya ke BPK dan BPKP
positive - Suhartono (Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker) Ke
depan, kami sepakat untuk ada anggaran khusus terkait fasilitas PCR test dan vaksinasi.
Sehingga kami akan diskusikan hal ini
Ringkasan
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyoroti kewajiban PCR test dan vaksinasi bagi calon
pekerja migran Indonesia (CPMI). Moeldoko mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan
yang tidak membebani CPMI. "Saya concern ke tenaga kerja, jangan membebani mereka. Jangan
pula biaya PCR test maupun vaksinasi jadi area permainan," kata Moeldoko saat menggelar
Rakor terkait PCR bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan di Gedung
Bina Graha Jakarta seperti dalam keterangan tertulis, Senin (3/5/2021).
MOELDOKO: VAKSINASI BAGI TENAGA KERJA JANGAN JADI AREA PERMAINAN!
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyoroti kewajiban PCR test dan vaksinasi bagi calon
pekerja migran Indonesia (CPMI). Moeldoko mengatakan pemerintah akan membuat kebijakan
yang tidak membebani CPMI.
190
