Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

"Pembayaran THR harus dibayarkan H-7. Kalau tidak bisa membayar H-7 dilakukan dialog. Diberi
kelonggaran hingga H-1," katanya saat berkunjung ke Purbalingga, Senin (3/5).
Menurutnya, saat ini sejumlah perusahaan mulai berdatangan ke posko THR baik di tingkat
pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Selain melaporkan penundaan pembayar an THR, juga
ada yang konsultasi dan pengaduan.

"Ini berjalan terus setiap ada laporan, konsultasi atau laporan untuk ditindaklanjuti. Berharap
perusahaan bisa membayar THR setidak-tidaknya H-1 itu." katanya.

Sementara itu di Jawa Tengah, hingga kemarin terdapat 18 perusahaan yang telah diadukan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng. Sakina Rosellasari
memastikan, pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan itu dengan menurunkan pengawas
ketenagakerjaan.

"Kami berusaha agar perusahaan itu membayar tepat waktu," katanya. Dia menyatakan, Posko
Aduan THR di Jawa Tengah dibuka di Disnakertrans provinsi dan semua kabupaten kota.

Petisi

Sementara itu sebuah petisi online terkait THR ASN ramai menjadi buah bibir warganet. Petisi
itu berjudul "THR& Gaji-13 ASN 2021 Lebih Kecil dari UMR Jakarta: Kembalikan Full Seperti
Tahun 2019".

Petisi ini muncul setelah pemerintah menetapkan pencairan THR ASN secara tidak penuh. THR
ASN 2021 hanya berupa gaji pokok dan tunjangan melekat yaitu tunjangan keluarga, tunjangan
pangan, dan tunjangan jabatan atau umun. Adapun tunjangan kinerja tidak diberikan.

Petisi THR PNS dimulai oleh akun bernama Romansyah H dan ditu jukan kepada Presiden Joko
Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan, serta Ketua dan Para Wakil Ketua DPR. Hingga Senin (3/5)
pukul 11.48 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani oleh 17.830 akun. Jumlah pengisian petisi
pun terus bertambah. (H82,dtc-44)

21