Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 19
single submission yang menurut saya sudah baik. Ini beberapa catatan yang kemudian bisa
disampaikan kepada Menteri Investasi, terutama dari sisi ketenagakerjaan," tambah Hendi.
Hendi juga menambahkan pandangannya tentang implikasi UU Cipta Kerja terhadap buruh,
dengan perlu adanya kesepakayan ketenagakerjaan di masing-masing daerah. Hal itu dirasa
penting untuk mendukung aspirasi buruh ke depan.
"Maka jika nanti ada aspirasi buruh yang tidak bisa dimediasi oleh Pemerintah Kota Semarang,
maka nanti bisa diselesaikan oleh kepolisian melalui Desk Ketenagakerjaan," pungkasnya.
Sementara itu, sejumlah kepala daerah yang hadir secara virtual dalam pertemuan tersebut juga
memiliki pandangan yang sama terkait isu kewenangan pemerintah daerah di UU Cipta Kerja.
Apeksi menilai dalam undang-undang cipta kerja banyak kewenangan kepala daerah dikurangi
oleh pemerintah pusat.
Nantinya aspirasi dari pemangku kepentingan akan dicatat masing-masing kepala daerah untuk
ditampung dan kemudian dirumuskan poin-poinnya secara detail. Poin-poin ini akan menjadi
bahan pada pembahasan aturan turunannya, yakni peraturan pemerintah, dan peraturan
presiden, yang sedang dirumuskan pemerintah. (K18-22)
18
