Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 14

karyawan  yang  sudah  dirumahkan.  Saya  tegaskan  ke  perusahaan  tersebut  untuk  segera
              membayarkan THR karyawannya, selama mereka tidak diberhentikan oleh perusahaan," tandas
              Irwan.

              Ditanya  tentang  kondisi  perusahaan  pada  awal  pandemi  covid-19  tahun  2020  lalu,  Irwan
              mengaku,  sebelum  memasuki  bulan  Ramadan  tahun  lalu  sudah  banyak  perusahaan  yang
              melaporkan tidak mampu membayarkan THR ke karyawannya karena dampak pandemi covid.
              Apalagi semua sektor terkena imbasnya. Olehnya, itu pihaknya memberikan kelonggaran untuk
              mencicil THR Idulfitri ke karyawan hingga Desember lalu.

              "Untuk saat ini kita membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak mendapatkan THR
              dari  perusahaan.  Termasuk  nomor  kontak  dari  Dinas  Ketenagakerjaan  yang  disiapkan  untuk
              dihubungi. Di hari buruh, saya bersama tripartit dari buruh dan Apindo berkeliling ke perusahaan
              untuk memastikan pembayaran THR, termasuk menerapan protokol kesehatan sesuai program
              Makassar Recover di lingkungan tempat kerja. Kita awasi terus dan kembali akan turun di H-7
              jelang lebaran," terangnya.

              Adapun sanksi yang mengatur perusahaan tidak membayar THR berupa sanksi lisan, tertulis,
              sampai usaha tidak dikembangkan hingga dibekukan melalui pencabutan izin usaha tersebut.
              "Alhamdulillah semua perusahaan siap membayarkan THR serta mengedepankan prokes dengan
              tertib. Hanya di pertokoan dan mall agak susah. Sehingga Pak Wali sempat mengancam akan
              menutup Mall Panakukang. Pak Wali Kota sudah berikan keluasan, kita mengerti tapi tolong
              perhatikan  prokes.  Harus  kerja  bersama.  Penyebaran  covid  bukan  cuma  tanggung  jawab
              pemerintah, tapi kita bersama," tambahnya.

              Soal program OPD yang dipimpinnya, Irwan menegaskan tetap mengacu pada program wali
              kota,  yakni  menciptakan  100.000  lapangan  kerja.  Termasuk  kualifisikasi  calon  tenaga  kerja,
              sertifikasi calon tenaga kerja.

              "Kota Makassar merupakan pilot project atau proyek percontohan bersama Bandung Barat. Kita
              akan latih 500 orang untuk disertifikasi dan dikasih magang. Kita bekerja sama dengan Apindo
              agar mereka bisa merekrut mereka," tandasnya.

              Ingatkan Perusahaan

              Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar Mario David, mengingatkan pada seluruh perusahaan
              agar membayarkan THR pada karyawan jelang Idulfitri 1442 Hijriah. Menurutnya, pemberian
              THR harus rampung pada H-7. "H-7 itu harus tuntas. Jangan baru mau mulai. Jadi kita berharap
              Minggu ini mulai tersalurkan. Itu berarti tanggal 6 Mei, dan dilarang pulang kampung," kata
              Mario, kemarin.

              Walau  begitu,  ketua  Bappilu  DPD  NasDem  Makassar  ini  mengingatkan  para  karyawan
              perusahaan untuk memahami kondisi perusahaan di tengah pandemi covid-19. Hal itu karena
              masih adanya sejumlah perusahaan yang mengalami kondisi keuangan belum stabil. "Persoalan
              besarannya, pemerintah fleksibel. Bisa dihitung ulang baik-baik. Yang penting besarannya itu
              disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan," tandasnya.

              Dia  pun  mengingatkan  kepada  perusahaan  yang  kondisi  keuangannya  sehat,  namun  justru
              memanfaatkan surat edaran dari pemerintah membayar THR secara penuh. Jika hal tersebut
              ditemukan, kata dia, maka tak segan-segan akan dicabut izinnya.
              "Pekerja  ini  adalah  aset  perusahaan  yang  harus  dijaga  dan  dipelihara.  Untuk  itu  cari  solusi
              terbaik. Jangan perusahaan sembunyi-sembunyi. Ada yang bagus bisnisnya tapi bilang tidak. Itu
              bahaya.  Hati-hati,  karena  akan  kita  cek  itu.  Kalau  ada  perusahaan  bagus  finansial  tapi
              memanfaatkan surat edaran presiden dan Kernenkeu, harus waspada," tandasnya, (war-nug)


                                                           13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19