Page 300 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 300
Judul Perusahaan Wajib Bayar THR Satu Kali Gaji
Nama Media Lombok Post
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg14
Jurnalis r8
Tanggal 2021-05-03 10:02:00
Ukuran 199x49mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 7.960.000
News Value Rp 23.880.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bima telah bersurat ke sejumlah perusahaan. Disnaker
menekankan agar perusahaan wajib membayar THR secara penuh dan tepat waktu. "Surat
sudah dikirim sejak Selasa kemarin. Setiap perusahaan wajib memberikan THR pada karyawan
sebesar satu kali gaji," jelas Kepala Disnaker H. Tafsir, kemarin (2/5). Sebagian besar
perusahaan di Kota Bima saat ini menggaji karyawan dengan angka bervariasi. Mulai dari Rp 1
juta hingga 1,5 juta. Padahal, seharusnya gaji karyawan, sesuai Upah Minimun Kota (UMK) Bima
yakni, Rp 2.250.000.
PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR SATU KALI GAJI
Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bima telah bersurat ke sejumlah perusahaan. Disnaker
menekankan agar perusahaan wajib membayar THR secara penuh dan tepat waktu. "Surat
sudah dikirim sejak Selasa kemarin. Setiap perusahaan wajib memberikan THR pada karyawan
sebesar satu kali gaji," jelas Kepala Disnaker H. Tafsir, kemarin (2/5).
Sebagian besar perusahaan di Kota Bima saat ini menggaji karyawan dengan angka bervariasi.
Mulai dari Rp 1 juta hingga 1,5 juta. Padahal, seharusnya gaji karyawan, sesuai Upah Minimun
Kota (UMK) Bima yakni, Rp 2.250.000.
"Soal UMK ini, sudah sering kita sampaikan. Karena itu sudah jadi ketentuan, perusahaan harus
menggaji karyawan sesuai UMK," bebernya.
Namun, sambung dia, banyak perusahaan di Kota Bima yang tidak mampu menerapkan aturan
penggajian tersebut. Apalagi, bagi perusahan menengah ke bawah seperti Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM), toko dan lain-lain, omzetnya makin menurun akibat Pandemi. "Kalau omzet
mereka rendah, kami tidak bisa memaksa untuk menggaji karyawan sesuai UMK," tuturnya.
Terlebih Disnaker, kata dia, kewenangannya hanya sebatas pembinaan, bukan pemberi sanksi.
Apalagi memaksa perusahaan untuk menggaji karyawan sesuai UMK. Karena fungsi pengawasan
itu tanggung jawab Disnaker Provinsi NTB, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. (cr-jul/r8)
299
