Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

Posko THR 2021 dapat digunakan untuk mencari informasi terkait pembayaran THR, konsultasi,
dan mengadukan permasalahan pembayaran THR.
“Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain perusahaan tidak mampu membayar THR,
rencana THR akan dicicil, (THR) dibayarkan 50 persen, dan pembayaran THR setelah lebaran.
Sepertinya (permasalahan) ini masih berupa kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu,” papar
Anwar.

Jika ingin melaporkan secara luring, pekerja bisa datang langsung ke posko yang berada di
Ruang Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker di Jalan Gatot Subroto Kav. 51 Gedung
B Lantai 1 Jakarta Selatan. Posko ini buka selama hari kerja, dari jam 09.00 hingga 15.00 WIB.

Untuk bertemu langsung dengan petugas, pekerja harus menerapkan protokol kesehatan dan
menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19. Jika pelapor belum memiliki keterangan bebas
Covid-19, Kemenaker juga menyediakan fasilitas layanan tersebut.

Baca Juga: Uang THR Jangan Dihabiskan, Yuk Investasi Syariah Biar Cuan dan Berkah

Pelapor juga bisa mengakses www.bantuan.kemnaker.go.id untuk melaporkan masalah THR
secara daring. Dalam laman tersebut, ada 2 menu informasi yang bisa dipilih, yakni Informasi
THR dan Konsultasi dan Pengaduan THR.

Bila ingin melakukan konsultasi atau pengaduan, pilih menu Konsultasi dan Pengaduan THR.
Untuk masuk dalam layanan, harus memiliki User ID dengan klik Daftar Sekarang.
Jika sudah memiliki User ID, maka bisa langsung login dan memulai tahapan konsultasi.
Selanjutnya konsultasi dan pengaduan THR pelapor akan tercatat secara otomatis.

Pengaduan juga bisa dilakukan dengan menghubungi call center 1500 630.

Baca Juga: Pemerintah Butuh Dana Buat Atasi Pandemi, THR PNS Tanpa Tunjangan Kinerja

Kemenaker menjamin Posko THR 2021 berbeda dengan posko THR sebelumnya. Selain
melibatkan seluruh perangkat internal Kemenaker, posko THR tahun ini juga menghadirkan tim
pemantau yang diharapkan bisa memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan tugas
Posko THR.

Tim pemantau terdiri dari serikat buruh dan pekerja, unsur organisasi, serta unsur pengusaha
yang duduk dalam Dewan Pengupahan Nasional.

Posko THR dapat didirikan di provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dan diawasi oleh
Gubernur, Bupati dan Walikota setempat.

304