Page 306 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

Judul Pemprov Sulteng Ingatkan Kepada Perusahaan Harus Bayar THR
Karyawan
Nama Media Palu Ekspres
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg3
Jurnalis ANT
Tanggal 2021-05-03 09:58:00
Ukuran 153x420mmk
Warna Warna
AD Value Rp 40.698.000
News Value Rp 203.490.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan kepada perusahaan yang ada di
wilayah Sulteng harus membayar tunjangan hari raya (THR) karyawan sebagai salah satu
kewajibannya. "Membayar THR karyawan adalah kewajiban yang harus dan wajib dilaksanakan
oleh masing-masing perusahaan," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mulyono, di Palu,
Sabtu. Kata Mulyono Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menurut surat edaran itu, pengusaha wajib membayarkan THR keagamaan kepada pekerja
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PEMPROV SULTENG INGATKAN KEPADA PERUSAHAAN HARUS BAYAR THR
KARYAWAN

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengingatkan kepada perusahaan yang ada di
wilayah Sulteng harus membayar tunjangan hari raya (THR) karyawan sebagai salah satu
kewajibannya. "Membayar THR karyawan adalah kewajiban yang harus dan wajib dilaksanakan
oleh masing-masing perusahaan," ucap Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Mulyono, di Palu,
Sabtu.

Kata Mulyono Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menurut surat
edaran itu, pengusaha wajib membayarkan THR keagamaan kepada pekerja sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Hal itu tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang ditentukan
di peraturan perundang-undangan. Oleh Pemerintah Pusat pengusaha yang terlambat
membayar atau tidak membayarkan THR bisa kena denda dan sanksi mulai dari teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga
pembekuan kegiatan usaha. "Kami akan mengawasi dan melakukan pemantauan terhadap
implementasi surat edaran ini bagi perusahaan,"ucap Mulyono.
305