Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021

"Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain, perusahaan tidak mampu membayar THR,
rencana THR akan dicicil, dibayarkan 50 persen, pembayaran THR setelah lebaran, dll.
Sepertinya ini masih berupa kekhawatiran seperti yg dialami tahun lalu," kata Sekjen Anwar.

Berbagai pengaduan yang masuk ke Posko THR tersebut, menurut Anwar langsung
ditindaklanjuti dan dicarikan solusi terbaik.

"Berdasarkan laporan tim posko, sekitar 90 persen permasalahan terkait pengaduan THR sudah
diselesaikan. Sisanya masih dalam proses karena tidak murni soal THR namun terkait masalah
ketenagakerjaan lainnya," kata Sekjen Anwar.

Sekjen Anwar menambahkan jika pekerja/buruh, manajeman perusahaan ataupun masyarakat
umum yang butuh informasi, konsultasi, atau punya masalah terkait THR dipersilakan untuk
datang ke PTSA Kemnaker dengan menerapkan protokol Kesehatan.

Selain tatap muka, pengaduan juga bisa dilakukan secara online melalui bantuan.kemnaker.go.id
dan call center 1500 630.

"Silakan datang langsung atau hubungi kami melalui call center dan Sisnaker. Setiap laporannya
kami tindaklanjuti, " ucap Sekjen Anwar.

Sekjen Anwar mengatakan, Posko THR Keagamaan 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi
juga di daerah baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota.

Pendirian Posko THR di pusat dan daerah ini dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
lebih efektif.

Ia berharap, Posko THR 2021 dapat berjalan dengan tertib dan efektif dalam memberikan
pelayanan sesuai mekanisme dan ketentuan perundangan, serta menjadi solusi yang diharapkan
dapat memuaskan para pihak, yaitu pekerja/buruh dan pengusaha.

Dalam pelaksanaannya, Posko THR 2021 ini juga melibatkan Tim Pemantau dari unsur Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan dari unsur Organisasi Pengusaha yang duduk dalam
keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional.

Tim pemantau ini bertugas memantau jalannya Posko THR 2021, sekaligus memberikan saran
dan masukan kepada Tim Posko mengenai pelaksanan tugas Posko THR 2021.

302