Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 348
keadilan dan kenyamanan untuk setiap orang. Terlepas dari peresmian UU Cipta Kerja yang telah
disahkan secara Nasional
positive - AKBP Asep Sukandarrusman (Kasubdit II Ditintelkam Polda Banten) Jadi memang,
masalah UU serikat ada 3 elemen yang harus kita ubah yaitu 3 kepentingan yang saya sebutkan
diatas. Pada saat pandemi ini semua negara bukan hanya Indonesia saja, menurut saya
Indonesia yang paling hebat menghadapi pandemi
Ringkasan
Dalam rangka memperingati May Day (hari buruh), 1 Mei 2021. Asosiasi Serikat Pekerja Serikat
Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, melakukan bakti sosial dan seminar ketenagakerjaan,
bertema "Selamatkan dan Lindungi Pekerja/Buruh Kabupaten Serang dari Dampak Pandemi
Covid-19, Bersama Melawan Covid-19 Untuk Meningkatkan Produktifitas" di Aula TB Suwandi,
Pemkab Serang, Minggu (2/5). Dalam kesempatan itu, menghadirkan narasumber seperti,
Perwakilan Serikat Buruh/Pekerja, Asosiasi Pengusaha, pihak keamanan dan Pemerintah
Kabupaten Serang. Diskusi ber-langsunga aktif, termasuk terungkap pula keluhan dan berbagai
persoalan yang berkaitan dengan buruh/pekerja.
BURUH BUTUH JAMINAN KESEJAHTERAAN
Dalam rangka memperingati May Day (hari buruh), 1 Mei 2021. Asosiasi Serikat Pekerja Serikat
Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang, melakukan bakti sosial dan seminar ketenagakerjaan,
bertema "Selamatkan dan Lindungi Pekerja/Buruh Kabupaten Serang dari Dampak Pandemi
Covid-19, Bersama Melawan Covid-19 Untuk Meningkatkan Produktifitas" di Aula TB Suwandi,
Pemkab Serang, Minggu (2/5).
Dalam kesempatan itu, menghadirkan narasumber seperti, Perwakilan Serikat Buruh/Pekerja,
Asosiasi Pengusaha, pihak keamanan dan Pemerintah Kabupaten Serang. Diskusi ber-langsunga
aktif, termasuk terungkap pula keluhan dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan
buruh/pekerja.
Ketua DPC SPN Kabupaten Serang, Asep Saefullah menyatakan, pasca disahkannya UU Cipta
Kerja (Omnibuslaw) banyak hal terjadi yang menyangkut hak-hak buruh. Tanpa ada kajian
maupun diskusi panel, dari isu umum ditangkap, begitu ingin disahkan undang-undang pun
masih belum siap.
"Pada saat UU Omnibus Law itu disahkan, bersiap-siaplah kita akan dimiskinan oleh Undang-
Undang, kita akan dimiskinkan oleh kebijakan," kata Asep Saefullah, Minggu (2/5).
Katanya, bagaimana kebi-jakan-kebijakan itu bisa diubah pada saat masih berlakunya UU Nomor
13. Selain itu, lahir pula UU No 3 tahun 1992, tentang jaminan tenaga sosial untuk menerima
bantuan jamsostek yang sempat berjalan dan pelayanannya sudah mulai dirasakan oleh rekan-
rekan, kemudian direvisi lagi oleh pemerintah.
"Kita mencita-citakan, adanya satu sistem jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia
mendapatkan kepastian sosial. Akan tetapi, tetap saja akan ada iuran yang ditarik dari
masyarakat," ujarnya.
"Kita harus berani memberikan ide dan gagasan, bagaimana cara memproteksi masyarakat, serta
Perda yang dapat kita bahas," sambungnya.
347

