Page 352 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 MEI 2021
P. 352
Judul Jabar Buka Enam Posko Pengaduan THR 2021
Nama Media Pelita Baru
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg8
Jurnalis adi
Tanggal 2021-05-03 08:53:00
Ukuran 280x127mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 67.200.000
News Value Rp 201.600.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) membuka enam posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1442
Hijriah/2021 Masehi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. "Kalau yang untuk posko THR
yang milik kita di Provinsi Jawa Barat. Kita ada enam. Satu ada di Kantor Disnakertrans Jabar di
Kota Bandung, kemudian lima di UPTD wilayah pengawasan yakni di Bogor, Karawang, Cirebon,
Bandung dan di Garnt,' kata Kepala Disnakertrans Jabar, R Taufik Garsadi, Sabtu (1/5/2021).
JABAR BUKA ENAM POSKO PENGADUAN THR 2021
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) membuka enam posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) Idul
Fitri 1442 Hijriah/2021 Masehi yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
"Kalau yang untuk posko THR yang milik kita di Provinsi Jawa Barat. Kita ada enam. Satu ada di
Kantor Disnakertrans Jabar di Kota Bandung, kemudian lima di UPTD wilayah pengawasan yakni
di Bogor, Karawang, Cirebon, Bandung dan di Garnt,' kata Kepala Disnakertrans Jabar, R Taufik
Garsadi, Sabtu (1/5/2021).
Taufik menuturkan, Posko THR tersebut untuk memastikan bahwa hak buruh atau tenaga kerja
untuk mendapatkan THR tahun ini terpenuhi sesuai aturan dari SE Menaker Nomor 6Tahun 2021.
Menurutnya, dalam SE tersebut perusahaan wajib memberikan THR paling lambat satu minggu
sebelum hari raya dan begitu pun dengan perusahaan terdampak Covid-19 tetap diharuskan
rnembayarTHR, maksimal satu hari sebelum hari raya.
"Terkait THR ini jika kita mengacu pada tahun lalu, saat kita masuk pandemi awal banyak buruh
yang tidak mendapatkan THR. SE dari bu Menteri pun THR bisa dicicil, dan itu menimbulkan
banyak masalah terkait situasi saat itu," ujar Taufik.
Sementara untuk perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya terdapat denda sebesar
lima persen dan aturan denda itu terdapat dalam Permenaker Nomor 6 dan sanksi administrasi
hingga penutupan izin usaha pun menanti.
351
