Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2021

INVESTASI OPTIMALKAN BONUS DEMOGRAFI

Indonesia punya bonus demografi yang bisa dioptimalkan. Pernyataan itu disampaikan para
pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Karena itu,
peran sektor swasta dalam menerapkan kemudahan perizinan dan deregulasi sesuai dengan
yang tercantum dalam UU Cipta Kerja sangat penting.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H. Maming menuturkan, UU Cipta
Kerja harus dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan porsi yang tepat, regulasi itu bisa
memperbaiki iklim investasi. Juga akan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
serta menciptakan lapangan pekerjaan.

"Kita tidak bisa menampik bahwa Indonesia menuju pada puncak bonus demografi. Sebanyak
70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 148,5 juta merupakan usia produktif yang
diharapkan mampu meningkatkan perekonomian bangsa," papar Maming kemarin (7/1).

Menurut dia, dalam kondisi tersebut, sektor swasta bakal punya peran vital untuk menyerap
ratusan juta tenaga kerja lokal. Dengan lapangan pekerjaan yang cukup, kelompok usia produktif
itu akan menjadi mesin pertumbuhan. Mereka bakal mampu menggerakkan perekonomian
melalui konsumsi rumah tangga Bonus demografi, lanjut Maming, layaknya pedang bermata dua.
Bila lapangan pekerjaan tidak dipersiapkan, bonus demografi justru berdampak buruk pada masa
depan. "Kalau tidak hati-hati, akan membawa malapetaka Usia-usia produktif ini harus kita
persiapkan dengan baik," ujarnya Maming menyebut UU Cipta Kerja sebagai regulasi yang bisa
mengembangkan UMKM Mengingat, selama ini perizinan usaha untuk UMKM selalu disamakan
dengan usaha besar. Akibatnya, para pelaku UMKM sulit mengurus izin. "UU Cipta Kerja dapat
mempermudah UMKM membuka usaha Selain itu, kemitraan pemerintah didorong untuk bisa
mengakomodasi pengembangan bisnis UMKM," jelasnya

Saat ini negara membutuhkan investasi sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja. Bila
investasi tidak masuk ke Indonesia, bayang-bayang pengangguran dari angkatan kerja terdidik
berada di depan mata. "Bonus demografi ini tentu bisa menjadi bonus bagi perekonomian.
Namun, ini bisa juga menjadi bencana bila tidak ada lapangan kerja bagi angkatan kerja
terdidik," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah
menegaskan bahwa Indonesia harus tumbuh rata-rata 8 persen setiap tahun Itulah syarat ideal
untuk memaksimalkan bonus demografi. "Kalau ekonomi kita tidak mampu tumbuh 8 persen,
setiap tahun masalah bakal menumpuk. Pengangguran menumpuk," tuturnya.

Apalagi, lanjut Piter, angkatan kerja Indonesia terus bertambah 3 juta orang per tahun. Dengan
pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, Indonesia hanya bisa menyerap sekitar 1.250.000
pekerja baru. Rumusannya adalah setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi hanya bisa menyerap
250 ribu pekerja baru. Artinya, sekitar 1.750.000 warga Indonesia yang baru lulus kuliah dan
lulus SMK akan terserap dalam angkatan kerja. (agf/c!4/hep)

13