Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2021
P. 11
Judul Dua Aturan Klaster Tenaga Kerja Selesai Dibahas
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg10
Jurnalis vendy yhulia susanto
Tanggal 2021-01-08 04:16:00
Ukuran 166x108mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 21.165.000
News Value Rp 63.495.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Agatha Widianawati (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemnaker)
Sudah kami kirimkan (draf RPP pesangon) ke Kemko Perekonomian
neutral - Agatha Widianawati (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemnaker)
Kami dari Kemnaker sudah menyampaikan dua (draf) RPP, yaitu RPP Pesangon dan RPP tentang
Tenaga Kerja Asing (TKA)
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku sudah menyerahkan draf Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon kepada Kementerian Koordinator (Kemko) bidang
Perekonomian. Penyerahan untuk dilakukan harmonisasi RPP yang meryadi salah satu RPP yang
diamanatkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
DUA ATURAN KLASTER TENAGA KERJA SELESAI DIBAHAS
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengaku sudah menyerahkan draf Rancangan
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pesangon kepada Kementerian Koordinator (Kemko) bidang
Perekonomian. Penyerahan untuk dilakukan harmonisasi RPP yang meryadi salah satu RPP yang
diamanatkan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemnaker Agatha Widianawati mengatakan,
pembahasan RPP tentang Pesangon telah selesai di tingkat tripartit. "Sudah kami kirimkan (draf
RPP pesangon) ke Kemko Perekonomian," kata Agatha kepada KONTAN, Selasa (5/1).
Selanjutnya, Kemenko Perekonomian akan mengunggah di situs resmi UU Cipta Kerja.
Kemudian, proses serap aspirasi selain dari tripartit. "Kami dari Kemnaker sudah menyampaikan
dua (draf) RPP, yaitu RPP Pesangon dan RPP tentang Tenaga Kerja Asing (TKA)," ucap dia.
Selain dua RPP ini, Kemnaker juga mengklaim sudah menuntaskan RPP tentang pengupahan
dan segera dikirimkan ke Kemko Perekonomian. Sedangkan, satu beleid lagi yakni RPP Jaminan
10
