Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 24
Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan
pendapatan, di antaranya 7% pendapatan buruh turun hingga 50%.
"Kondisi ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja serta keluarganya," jelas
Ngadi dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI.
Dia menjelaskan, dari sisi pengusaha, pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan
usaha terhenti dan kemampuan bertahan pengusaha semakin rendah.
"Hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti, dan 57,1% usaha mengalami
penurunan produksi. Hanya 3,5% yang tidak terdampak," jelas Ngadi.
Kemampuan bertahan kalangan dunia usaha juga mengalami keterbatasan.
Sebanyak 41% pengusaha hanya dapat bertahan kurang dari tiga bulan. Artinya,
pada bulan Agustus usaha mereka akan terhenti. Sebanyak 24% pengusaha mampu
bertahan selama 3-6 bulan, 11% mampu bertahan selama 6-12 bulan ke depan,
serta 24% mampu bertahan lebih dari 12 bulan.
Sementara dampak Covid-19 pada usaha mandiri menyebabkan bisnis terhenti dan
sebagian mengalami penurunan produksi. Sebanyak 40% usaha mandiri terhenti
kegiatan usahanya, dan 52% mengalami penurunan kegiatan produksi.
"Hal ini berdampak 35% usaha mandiri tanpa pendapatan dan 28% pendapatan
menurun hingga 50%," papar Ngadi.
Rekomendasi Untuk sisi pekerja, tim survei merekomendasikan berbagai kebijakan
dari pemerintah seperti bantuan sosial dan Kartu Prakerja harus dipastikan agar
sampai kepada pengangguran dan orang yang mengalami penurunan pendapatan.
Selain itu, keselamatan jiwa tetap harus diutamakan hingga pandemi ini dapat
berakhir meski roda ekonomi di beberapa sektor dapat dihidupkan kembali.
"Dalam jangka penjang work from home (WFH) masih bisa terus diberlakukan
terutama sebelum pandemi Covid-19 berakhir," ujar Ngadi.
Sementara untuk pelaku usaha, Nawawi dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI
menjelaskan perlu penguatan terhadap kinerja pengawasan aturan ketenagakerjaan
di tingkat daerah untuk menjamin efektivitas pemberian insentif keuangan yang
diberikan pemerintah kepada perusahaan.
"Selain itu, perlu stimulus ekonomi melalui optimalisasi peran BUMN sebagai back-
up role," terang dia.
Nawawi juga menekankan pentingnya pengarusutamaan dialog sosial sebagai solusi
menjembatani antara pemenuhan hak yang melekat pada pekerja khususnya di
daerah kawasan industri.
"Jika dipilih opsi relaksasi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), maka
harus dilakukan secara bertahap dan selektif, dengan mengutamakan protokol
kesehahan," pungkas Nawawi..
Page 23 of 141.
