Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 26

katanya. Metode Lapak Asik ini sesuai dengan arahan pemerintah terkait kebijakan
               Social dan Physical Distancing.


               Sebelumnya, Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian
               Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK
               dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai
               dampak ekonomi di tengah pandemi virus corona.


               Jumlah itu berasal dari pekerja formal dan nonformal. "Saat ini, 2,8 juta. Bisa lebih
               dan akan terus bertambah," ujarnya dalam video conference, Senin pekan lalu. Ia
               mengaku mengungkap data gabungan dari Kemenaker dan BPJamsostek.


               Berdasarkan data Kemenaker, 212.394 pekerja dari sektor formal terkena PHK.
               Kemudian, pekerja formal yang dirumahkan sebanyak 1.205.191 orang. Dari sektor
               nonformal, Kemenaker mencatat sekitar 282 ribu orang tak memiliki penghasilan.

               Sementara itu, berdasarkan data BP Jamsostek, pekerja yang dirumahkan dan
               terkena PHK mencapai 454 ribu orang dari sektor formal, dan 537 ribu orang sektor
               nonformal. "Total, sekitar 2,8 juta ya. Ini berat. Namun, seluruh data sudah dikirim
               ke PMO (Project Management Office) sebagai calon peserta kartu prakerja untuk
               akurasi," katanya.

               Krishna juga menyatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi untuk melahirkan
               inovasi agar Lapak Asik menjadi lebih baik lagi. Salah satu terobosan lain yang
               digagas untuk menghadapi lonjakan PHK adalah klaim kolektif.

               Inisiatif ini ditujukan kepada perusahaan dengan skala usaha besar dan menengah
               yang terpaksa melakukan PHK kepada minimal 30 persen pekerjanya karena
               dampak pandemi Covid-19. Selain itu pihak perusahaan juga harus menjamin
               validitas data tenaga kerja, sehingga proses klaim dapat dilakukan dengan lebih
               cepat.

               Berikut adalah tahapan pengajuan klaim JHT  secara kolektif


               Perusahaan mengeluarkan surat kuasa resmi untuk penunjukan perwakilan yang
               akan berkoordinasi dengan petugas BPJAMSOSTEK,

               Perwakilan perusahaan membuat surat pernyataan bahwa tidak akan
               menyalahgunakan wewenang dalam pengajuan klaim JHT secara kolektif, dan
               diketahui oleh perusahaan,


               Masing-masing peserta mempersiapkan semua dokumen persyaratan yang
               dibutuhkan, dan menghubungi perwakilan perusahaan yang telah ditunjuk,

               Perwakilan perusahaan membuat surat pengantar pengajuan klaim JHT secara
               kolektif, beserta data pekerjanya yang terdiri dari nama, nomor handphone aktif,
               alamat email aktif , sebab klaim, dan checklist kelengkapan dokumen klaim,





                                                       Page 25 of 141.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31