Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 MEI 2020
P. 28

Title          PERUSAHAAN PENYALUR ABK WNI YANG DILARUNG DI PERAIRAN SOMALIA TIDAK
                              MEMILIKI IZIN
               Media Name     wartaekonomi.co.id
               Pub. Date      21 Mei 2020
               Page/URL       https://www.wartaekonomi.co.id/read286581/perusahaan-penyalur-abk-wni- yang-
                              dilarung-di-perairan-somalia-tidak-memiliki-izin
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Perusahaan yang menyalurkan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang
               jenazahnya dilarung di perairan Somalia ternyata tidak memiliki izin untuk
               mengirimkan pekerja migran, hal itu diungkapkan Kementerian Luar Negeri RI
               (Kemlu RI) dalam keterangan pers, Rabu (20/5/2020).


               Diberitakan sebelumnya, sebuah video yang beredar di media sosial Facebook
               pelarungan sesosok jenazah yang dikonfirmasi oleh Kemlu RI sebagai ABK WNI.

               Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI,
               Judha Nugraha mengatakan, ABK WNI berinisial H itu dilarung dari kapal ikan
               berbendera China Lu Qing Yuan Yu 623 pada Januari 2020.


               Judha menjelaskan, berdasarkan informasi Surat Keterangan Kematian yang
               diterbitkan MTB, perusahaan yang menyalurkan almarhum, jenazahnya dilarung di
               sekitar perairan Somalia pada 23 Januari. Namun, Surat Keterangan Kematian dan
               Pemakaman di Laut itu tidak pernah sampai ke pihak Kemlu RI, Kementerian
               Tenaga Kerja, atau pun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

               "Kemlu RI baru menerima informasi mengenai kejadian ini pada 8 Mei 2020 melalui
               pengaduan yang kami terima," kata Judha.

               Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa MTB tidak terdaftar
               dalam Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK).
               Kemenaker juga mengungkapkan bahwa perusahaan itu tidak memiliki izin resmi
               sebagai perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (SP3MI).

               Judha mengatakan pihak Kemlu RI telah mengambil langkah-langkah tindak lanjut,
               mengupayakan agar hak-hak almarhum terpenuhi.

               Kemlu RI juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dari pemerintah
               China dan pihak Bareskrim Kepolisian RI untuk investigasi kasus ini.














                                                       Page 27 of 141.
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33