Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 136
Lima permintaan tersebut, pertama, OPSI meminta agar manajemen mewajibkan seluruh
pekerja di sektor non-esensial untuk bekerja dari rumah, dengan tetap membayar upah pekerja
atau buruh.
“Alasannya karena saya memantau hari keempat pemberlakuan PPKM darurat di Jakarta para
pekerja masih masuk kerja seperti biasa, walaupun dalam PPKM darurat sudah diinstruksikan
untuk pekerja di sektor non-esensial 100% bekerja dari rumah,” ujar Saepul dalam rilis yang
diterima Kontan.co.id, Selasa (6/7).
Kedua, bagi sektor kritikal (pokok) dan sektor esensial yang masih mempekerjakan pekerjanya
di tempat kerja, manajemen dan serikat pekerja, serta pekerja atau buruh mematuhi ketentuan
yang sudah dikeluarkan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk
menghambat penyebaran Covid-19 di tempat kerja. Seluruh standar operasional bagi
manajemen dan pekerja sudah diatur dalam ketentuan tersebut.
Ketiga, meminta agar manajemen perusahaan tidak melakukan PHK atau merumahkan
pekerja/buruh tanpa upah dengan adanya PPKM darurat ini.
Keempat, mendorong pengawas ketenagakerjaan untuk meningkatkan perannya dalam
pelaksanaan PPKM darurat ini, dengan melakukan upaya persuasif hingga penegakan hukum
bagi manajemen perusahaan yang melanggar PPKM darurat.
Kelima, meminta pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada pekerja yang
terdampak PPKM darurat ini (pekerja formal, kemitraan maupun informal), untuk mendukung
daya beli pekerja dan keluarganya.
Saepul mengatakan, OPSI mendukung sepenuhnya upaya pemerintah menekan penyebaran
Covid-19 dan meminta seluruh perusahaan serta pekerja atau buruh yang ada di wilayah Jawa
Bali mematuhi ketentuan PPKM darurat.
“Semoga dengan adanya PPKM darurat yang didukung oleh seluruh masyarakat termasuk
pengusaha dan SP/SB serta pekerja, tingkat penularan Covid-19 dan kematian segera menurun,
dan RS kembali normal sehingga masyarakat Indonesia terjaga kersehatannya,” imbuhnya.
135
