Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 141

KEDATANGAN TKA DI TENGAH PANDEMI UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL
              DAN ALIH TEHNOLOGI
              Jakarta, Mendaratnya 20 TKA asal China di bandara Sultan Hasanudin- Sulawesi Selatan pada
              hari  Saptu  3  Juli  2021,  memancing  pro  dan  kontra  di  masyarakat.  Pasalnya,  ditengah
              Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dimana masyarakat dilarang
              berkeliaran diluar rumah, kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA), tentu saja dianggap melanggar
              peraturan.

              Mengenai  hal  tersebut,  Kepala  Biro  (Kabiro)  Humas  Kemnaker,  Chairul  Fadly  Harahap
              menjelaskan;  Berdasarkan  hasil  koordinasi  dengan  Pengawas  Ketenagakerjaan  Disnakertrans
              provinsi Sulawesi Selatan. Diperoleh penjelasan bahwa, ke 20 TKA tersebut datang sebagaI calon
              tenaga kerja asing, dalam rangka uji coba kemampuan bekerja pada Proyek Strategis Nasional
              (PSN) PT Huady Nikel-Alloy di kabupaten Bantaeng- Sulawesi Selatan.

              "Hal  ini  memang  sudah  diatur  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  nomor  109  ahun  2020,
              tentang Perubahan ketiga atas Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang Percepaan Pelaksanaan
              Proyek  Strategis  Nasional(PSN).  Pada  lampiran  nomor  urut  96,  memang,  kawasan  indstri
              Bantaeng di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu PSN yang ada dalam Perpres, dimaksud,"
              jelas Chairul Harahap, Senin (5/7).

              Menurut Chairul, saat ini pihaknya tetap terus berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan
              Disnakertrans provinsi Sulawesi Selatan. Dengan terus melakukan pendataan dan memantau
              keberadaan calon pekerja TKA tersebut. Untuk memastikan bahwa keberadaan nya sudah sesuai
              dengan regulasi.

              Disebutkan, ke 20 TKA asal China tersebut, keberadaan nya di Indonesia, sudah sejak sebelum
              berlakunya PPKM Darurat 3 Juli 2021. Mereka juga sudah menjalani karantina sesuai Protokol
              Kesehatan  (Prokes)  yang  berlaku.  DariBandara  Sukarno  Hatta,  mereka  masuk  ke  Sulawesi
              Selatan pada 3 Juli 2021 dengan mengikuti Prokes pada masa pandemi Covid-19.

              Dikatakan, terkait kebijakan penerapan PPKM Darurat, Kemnaker tetap mengacu pada kebijakan
              pemerintah yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran (SE) Menaker maupun intruksi-intruksi
              lainnya yang mengatur, hal tersebut.

              "Pemerintah tetap berjuang melawan pandemi Covid-19. Namun ekonomi tetap berjalan lewat
              proyek-proyek  strategis  nasional,  selama  membawa  memanfaatkan  yang  luas.  Proyek  yang
              melibatkan TKA untuk proses alih tehnologi, juga menerap banyaktenaga kerja domestik/lokal.
              TKA didatangkan investor sesuai izin dan ketentuan/prosedur Prokes," tambah Chaerul Harahap.

              Hingga  saat  ini,  proses  pelayanan  penggunaan  TKA  untuk  permohonan  baru,  masih  tetap
              dihentikan sementara. Namun hal ini dikjecu aliran bagi TKA yang bekeja pada PSN dan obyek
              vital strategis nasional tersebut.

              Berdasarkan SE edaran nomor M/3/HK.04/11/2021 tentang pelayanan penggunaan TKA dalam
              upaya  pencegahan  masuknya  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19,  maka  untuksemenara
              proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru, masih dihentikan.


              Penghentian  sementara  sebagaimana  dimaksud  dalam  angka  1,  dikecualikan  bagi  TKA  yang
              bekerja  pada  PSN  dan  obyek  vital  strategius/nasional.  Berdasarkan  pertimbangn  atau  izin
              khusus, tertulis, dari Kementerian/ Lembaga terkait.

              "Sesuai  SE  nomor  M/3/HK.04/11/2021,  pemberi  kerja  dapat  mengajukan  permohonan
              penggunaan TKA, bagi TKA yang masih berada di wilayah Indonesia. SE ini mulai berlaku pada
              9 Februari 2021hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19,"
              pungkas Chairul Harahap. [ira].
                                                           140
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146