Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021

Perintah itu tertuang dalam surat edaran nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana
Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan
Penularan Covid-19 di Perusahaan.

"Mengupayakan (perusahaan) menyediakan masker dan perlengkapan kesehatan berupa hand
sanitizer, vitamin atau suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja/buruh serta
mengoptimalkan sarana layanan kesehatan perusahaan," perintah Ida dalam SE tersebut, Selasa
(6/7).

Menaker mengatakan, situasi penularan covid-19 yang tinggi di Tanah Air berdampak terhadap
dunia kerja. Oleh karenannya perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja
agar tetap dapat bekerja dan produktif.

Selain itu, Ida juga meminta kepada para gubernur untuk menyampaikan imbauan kepada
pimpinan perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan SE tersebut.

"Kami minta agar mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM
Darurat," tegas Ida.

Dia meminta agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi
covid-19 dengan mendorong dan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja untuk
mengikuti vaksinasi.

Menaker pun mendorong dunia usaha untuk mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (P2K3) di perusahaan untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah
strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat.

"Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan COVID-19.
P2K3 atau Satgas Penanganan COVID-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas
Penanganan COVID-19 pemerintah daerah setempat," ujarnya.

Selama PPKM darurat hingga (20/7), cakupan pengetatan terjadi di sektor pekerja, yang mana
seluruh pekerja di sektor non-esensial harus melaksanakan bekerja dari rumah (work from
home). Sementara bagi pekerja sektor esensial dan kritikal dapat bekerja dari kantor dengan
jumlah pekerja yang dibatasi. (OL-7).

54