Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 JULI 2021
P. 77
Menurut Iqbal, kesehatan dan ekonomi merupakan persoalan dilematis yang harus dirumuskan
dalam kebijakan pemerintah secara tepat dan terukur, bukan dengan ancaman atau gertakan.
Pasalnya, kata dia, tidak semua perusahaan bisa mempekerjakan karyawannya dari rumah atau
work from home (WFH) 100 persen.
Iqbal lantas mencontohkan industri manufaktur atau pabrikasi. Menurut dia, sektor itu bila
berhenti beroperasi maka perusahaan harus menempuh kebijakan merumahkan karyawan,
pemotongan gaji, bahkan bisa berujung PHK.
"Angka penularan ini sangat tinggi sekali. Buruh memiliki risiko terpapar Covid-19 cukup tinggi,
karena setiap hari mereka harus berangkat ke pabrik," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya
kepada, Selasa (6/7).
Dia menjelaskan mayoritas anggota KSPI yang terkonfirmasi Covid-19 di klaster pabrik rata-rata
penularannya 10 persen.
Dari klaster pabrik kemudian menularkan lagi ke klaster keluarga akibat tidak diberikannya obat
dan vitamin kepada buruh yang sedang isolasi mandiri (isoman).
Oleh karena itu Iqbal berharap pemerintah memperhatikan kebutuhan buruh yang terpapar virus
Corona dengan memberikan masker, obat, dan vitamin secara gratis melalui jaringan klinik dan
apotek BPJS Kesehatan di seluruh Indonesia.
"Pemerintah dapat mengatur waktu operasional pabrik untuk menghindari ledakan PHK,
merumahkan atau memotong gaji karyawan. Kebijakan ini yang ditunggu buruh dan rakyat,
bukan ancaman menteri," tegas Iqbal.
Dia juga mengimbau kepada perusahaan atau pabrik yang angka penularan Covid-19 tinggi,
dapat melakukan masuk kerja bergilir sehingga mengurangi kerumunan buruh dan mobilitas di
pabrik.
Tak hanya itu, di masa PPKM Darurat, Iqbal meminta perusahan sebisa mungkin tidak
menghentikan operasional secara total yang dikhawatirkan memicu terjadinya ledakan PHK.
"Perusahaan yang tetap operasional tersebut tidak boleh merumahkan buruh dengan memotong
gaji, apalagi melakukan PHK," pungkas Said Iqbal.
76
