Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021
P. 24
Oleh karena itu Gubernur Bali, mengeluarkan kebijakan baru berupa Peraturan Gubernur Nomor
12 Tahun 2021 tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali, sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pelindungan PMI Krama Bali sebagai implementasi Visi
Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Dikatakan, Peraturan Gubernur ini bertujuan, menjamin pelindungan PMI Krama Bali dan
keluarganya sebelum, selama, dan setelah bekerja, meningkatkan Kompetensi Kerja PMI Krama
Bali, menertibkan Pendataan PMI Krama Bali, serta mengetahui keberadaan PMI Krama Bali.
" Memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali dengan Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja; pelindungan PMI Krama Bali selama bekerja;
pelindungan PMI Krama Bali setelah bekerja; pelindungan keluarga PMI Krama Bali; hak dan
kewajiban; sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI Krama Bali; dan peran
masyarakat," ucapnya.
Gubernur Koster mengatakan, Pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja, meliputi:
pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi, program Jaminan Sosial PMI Krama Bali,
pendampingan hukum, fasilitasi Dana Penguatan Modal, dan fasilitasi peningkatan Kompetensi
Kerja PMI Krama Bali.
Sementara Pelindungan sebelum bekerja dilaksanakan oleh Dinas melalui fasilitasi dan koordinasi
dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
23
