Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 01 APRIL 2021
P. 23
Judul Gubernur Koster Lauching Pergub Pelindungan PMI
Nama Media rri.co.id
Newstrend Pelindungan PMI
Halaman/URL https://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1012620/gubernur-koster-lauching-
pergub-pelindungan-pmi
Jurnalis Ni Nyoman Kasih
Tanggal 2021-03-31 22:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - None (None) Memudahkan akses komunikasi dan pelayanan antara PMI Krama Bali
dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ruang lingkup Peraturan
Gubernur ini meliputi: pelindungan PMI Krama Bali sebelum bekerja; pelindungan PMI Krama
Bali selama bekerja; pelindungan PMI Krama Bali setelah bekerja; pelindungan keluarga PMI
Krama Bali; hak dan kewajiban; sistem informasi ketenagakerjaan dan pendaftaran PMI Krama
Bali; dan peran masyarakat,
Ringkasan
Gubernur Bali Mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Bali nomor 12 Tahun 2021
tentang system Pelindungan Pekerja Migran Indonesia -PMI dengan Krama Bali. Bertempat di
Benoa Cruise Terminal, Pelabuhan Benoa, Rabu (31/3) Gubernur mengatakan, Pekerja Migran
Indonesia PMI-Krama Bali, dengan jumlah lebih dari 22.000 orang, telah berkontribusi besar
dalam peningkatan Pembangunan Daerah Namun PMI-PMI ini belum terdata dengan baik serta
belum mendapatkan perlakuan dan pelindungan yang memadai dari Pemerintah Provinsi,
sehingga perlu diberikan pelindungan baik sebelum, selama, dan setelah bekerja/kembali ke Bali.
GUBERNUR KOSTER LAUCHING PERGUB PELINDUNGAN PMI
Denpasar: Gubernur Bali Mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Bali nomor 12
Tahun 2021 tentang system Pelindungan Pekerja Migran Indonesia -PMI dengan Krama Bali.
Bertempat di Benoa Cruise Terminal, Pelabuhan Benoa, Rabu (31/3) Gubernur mengatakan,
Pekerja Migran Indonesia PMI-Krama Bali, dengan jumlah lebih dari 22.000 orang, telah
berkontribusi besar dalam peningkatan Pembangunan Daerah Namun PMI-PMI ini belum terdata
dengan baik serta belum mendapatkan perlakuan dan pelindungan yang memadai dari
Pemerintah Provinsi, sehingga perlu diberikan pelindungan baik sebelum, selama, dan setelah
bekerja/kembali ke Bali.
22
