Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2019
P. 19

Title         PEKERJA ASING BANTU PENUHI KEBUTUHAN TENAGA KERJA DI SEKTOR KONSTRUKSI
                Media Name    liputan6.com
                Pub. Date     10 September 2019
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4059130/pekerja-asing-bantu-penuh i-kebutuhan-
                Page/URL
                              tenaga-kerja-di-sektor-konstruksi
                Media Type    Pers Online
                Sentiment     Positive








               Pemerintah telah mengeluarkan regulasi baru mengenai keberadaan tenaga kerja
               asing (TKA) di Indonesia. Dalam aturan tersebut, ada penambahan beberapa posisi
               pekerjaan yang bisa diduduki oleh pekerja asing.

               Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari beberapa aturan sebelumnya yang
               pernah terbit, dan itu dibukukan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
               (Permenaker) Nomor 229 Tahun 2019 yang ditandatangani Menteri
               Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri pada 27 Agustus 2019.

               Salah satu penambahan porsi pekerja asing besar ada di sektor konstruksi, dimana
               pada Permenaker baru terdapat 181 posisi yang diperbolehkan untuk jabatan
               tenaga kerja asing. Ini berbanding terbalik dengan Permenaker Nomor KEP
               247/MEN/X/2011, yang hanya memberi jatah sebanyak 68 jenis jabatan di bidang
               konstruksi kepada pekerja asing.

               Namun begitu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
               menilai, penambahan porsi tenaga kerja asing di bidang konstruksi akan bantu
               menunjang kebutuhan pekerja yang masih minim tenaga ahli lokal untuk beberapa
               posisi.

               Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin
               mengatakan, Permenaker Nomor 229/2019 memang dimunculkan untuk mengatur
               kebutuhan tenaga kerja asing secara keseluruhan.

               "Tenaga kerja yang di (Peraturan) Menteri Ketenagakerjaan itu bukan hanya tenaga
               konstruksi ya. Kalau yang kami (Kementerian PUPR) bahas itu hanya tenaga kerja
               konstruksi, termasuk sertifikasi di dalamnya," jelas dia di Jakarta, Selasa
               (10/9/2019).

               Dia menyatakan, dalam rumusan aturan tersebut ada yang namanya negatif list,
               yakni pemetaan terkait jenis tenaga kerja di bidang mana saja yang secara populasi
               sudah mencukupi, atau masih kekurangan.

               "Misalnya sipil. Sipil tidak perlu lagi tenaga asing dari luar karena di sini sudah ada,
               cukup. apalagi IT, datanya tadi banyak sekali. Berarti kan tidak perlu lagi tenaga
               kerja buat IT," terang dia.




                                                       Page 18 of 75.
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24