Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 SEPTEMBER 2019
P. 34
Title WAGUB JABAR INGATKAN PENTINGNYA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 10 September 2019
https://www.tribunnews.com/regional/2019/09/10/wagub-jabar-ingatkan-pe ntingnya-
Page/URL
jaminan-sosial-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
KOTA BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan,
perlindungan ketenagakerjaan perlu didorong untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja, baik pekerja formal atau penerima upah maupun pekerja informal atau
bukan penerima upah via jaminan sosial ketenagakerjaan.
Maka itu, Uu mengapresiasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau
Paritrana Award 2019. Menurut dia, program tersebut mampu meningkatkan
kepedulian semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, akan
pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Terutama yang berada di lingkup Pemerintahan Daerah yang telah mendapatkan
honor, insentif untuk didorong menjadi peserta sehingga apabila terjadi risiko sosial
pekerja tidak kehilangan peluang manfaat perlindungan," ucap Uu saat menghadiri
Sosialisasi Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 2019-BPJS
Ketenagakerjaan di Hotel Hilton, Kota Bandung, Selasa (10/9/19).
Uu juga mengatakan, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaa di Jabar belum 100
persen. Masih ada pekerja formal maupun informal yang belum mendapatkan
perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Oleh karena itu, Uu mengajak seluruh stakeholder untuk meningkatkan kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan di Jabar. Sebab, kata dia, meningkatkan perlindungan dan
kesejahteraan para pekerja adalah tugas bersama.
Saat ini, ada 20,9 juta penduduk Jabar yang bekerja. Rinciannya, 10,8 juta pekerja
formal dan 10,1 juta pekerja informal. "Jumlah tersebut adalah jumlah pekerja Jawa
Barat yang harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," kata
Uu.
"Saat ini terdapat 50 persen pekerja formal atau setara 5 juta pekerja yang
mendapat jaminan sosial, sementara sektor informal atau bukan penerima upah
terdapat 95 persen atau setara 9,5 juta pekerja yang sudah mendapat jaminan
sosial," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Uu menyebut bahwa Pemerintah Daerah Provinsi
(Pemdaprov) Jabar memiliki peran dalam aspek regulasi. Salah satunya adalah
membuat kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian semua pihak
Page 33 of 75.
