Page 165 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 165
Di dalam pasal 16 ayat 1 dijelaskan, penetapan upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi
pekerja atau buruh waktu yang bekerja secara paruh waktu. Upah per jam dibayarkan harus
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh.
"Kesepakatan sebagaimana dimaksud tidak boleh lebih rendah dari hasil perhitungan formula
upah per jam," bunyi pasal 16 ayat 3 seperti dikutip merdeka.com, Senin (22/2/2021).
2. Cara Penghitungan Upah per Jam Berdasarkan formula perhitungannya, maka upah per jam
sama dengan upah sebulan dibagi 126. Misalnya saja, Jika seorang buruh paruh waktu memiliki
penghasilan mengikuti upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp4.400.000, maka
perhitungan upah per jamnya adalah Rp4.400.000 : 126 = Rp34.940 per jam.
Angka penyebut dalam formula perhitungan upah per jam dapat dilakukan peninjauan apabila
terjadi perubahan median jam kerja pekerja atau buruh paruh waktu secara signifikan.
Peninjauan sebagaimana dimaksud dilakukan dan ditetapkan hasilnya oleh menteri dengan
mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh dewan pengupahan nasional.
Sementara untuk upah harian dihitung bagi perusahaan dengan sistem waktu bekerja 6 hari
dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Atau bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5
hari dalam seminggu, maka upah sebulan dibagi 21.
Upah berdasarkan satuan hasil ditetapkan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati.
Penetapan besaran upah dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara
pekerja atau buruh dengan pengusaha.
Kemudian untuk penetapan upah sebulan merupakan bagian dari pemenuhan pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan, ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 12 bulan
terakhir yang diterima oleh pekerja atau buruh .
Salah satu aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja,
Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam peraturan
ini diantaranya yang diatur adalah pemberian uang kompensasi.
Berdasarkan Pasal 15, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau
buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Mengutip penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), PKWT bisa disebut sebagai
pekerjaan kontrak. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
"Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang
telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus," demikian bunyi
Pasal 15 dalam salinan PP tersebut, seperti dikutip pada Senin (22/2/2021).
Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT
sebelum perpanjangan. Mengenai jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi
berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
Namun, pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan
oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.
Besaran uang kompensasi diberikan sesuai dengan sejumlah ketentuan. PKWT selama 12 bulan
secara terus menerus diberikan sebesar satu bulan upah.
Kemudian PKWT selama satu bulan atau lebih, tapi kurang dari 12 bulan maka dihitung secara
proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan upah. Sementara
164
