Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021

PKWT selama lebih dari 12 bulan dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikalikan satu bulan
upah.
Upah sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas upah pokok dan
tunjangan tetap. Jika upah di perusahaan tidak menggunakankedua komponen tersebut, maka
dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan.

Dalam hal upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, maka dasar
perhitungan uang kompensasi yaitu upah pokok.

Besaran uang kompensasi untuk pekerja pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

"Dalam hal salah satu pihak mengakhiri Hubungan Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam PKWT, Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT
yang telah dilaksanakan oleh Pekerja/Buruh," demikian bunyi Pasal 17 di dalam PP.

Salah satu yang ditetapkan dalam peraturan ini adalah tidak semua korban Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pesangon penuh.

Ketentuan perhitungan pesangon ini didasarkan sejumlah alasan pengusaha melakukan PHK.

Mengutip Pasal 40 ayat 2, ketentuan uang pesangon pada dasarnya sebagai berikut: a. Masa
kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah b. Masa kerja 1 tahun atau lebih tapi kurang dari 2
tahun, 2 bulan upah c. Masa kerja 2 tahun atau lebih tapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah d.
Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah e. Masa kerja 4 tahun atau
lebih tapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah f. Masa kerja 5 tahun atau lebih tapi kurang dari 6
tahun, 6 bulan upah g. Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah h.
Masa kerja 7 tahun atau lebih tapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah i. Masa kerja 8 tahun atau
lebih, 9 sembilan bulan upah Namun dalam Pasal 42 dan 43, pekerja yang terkena PHK hanya
mendapatkan uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan Pasal 40 ayat 2.

Dalam hal ini PHK disebabkan terjadi karena pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan
terjadinya perubahan syarat kerja, dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja.

Pada Pasal 43 tertulis, pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap
Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan
mengalami kerugian maka Pekerja/ Buruh berhak atas: a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma
lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali
ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Hal yang sama juga akan dialami korban PHK dengan alasan perusahaan tutup karena
mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun, atau mengalami kerugian tidak
secara terus menerus selama dua tahun.

Begitu pula PHK yang disebabkan perusahaan tutup karena keadaan terpaksa (force majeure),
pailit, serta perusahan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang karena
mengalami kerugian.

Kendati demikian, juga ada alasan PHK yang membuat para pekerja bisa mendapatkan uang
pesangon secara penuh seperti yang telah ditentukan pada Pasal 40.

Pada Pasal 41, misalnya, PHK disebabkan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan,
atau pemisahan perusahan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja

165