Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 FEBRUARI 2021
P. 8
Di samping itu, PP 28/-2021 menegaskan bahwa yang dimaksud industri strategis, yakni
memenuhi kebutuhan yang penting bagi kesejahteraan rakyat atau menguasai hajat hidup orang
banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, dan/atau
mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara.
Pengaturan kepemilikan industri strategis, antara lain penyertaan modal seluruhnya oleh
pemerintah pusat, pembentukan usaha patungan antara pemerintah pusat dan swasta, atau
pembatasan kepemilikan oleh penanam modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PP28/2021 juga menyebutkan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri, antara lain
berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri.
Merupakan orang perseorangan, dan/atau kelompok orang yang berbadan hukum sepanjang
mempunyai kepentingan atas kemajuan pembangunan industri nasional.
Selain itu, harus memiliki kriteria WNI, memiliki latar belakang keilmuan di bidang perindustrian,
dan memiliki keahlian di bidang perindustrian.
Lingkup lainnya, PP Perindustrian menjelaskan mengenai tata cara pengawasan dan
pengendalian kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.
Misalnya, pemerintah pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan
usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri.
Artinya, UU Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya
standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha.
Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses perizinan
berusaha.
"Pendekatan perizinan berbasis izin (license base) diubah ke berbasis risiko (risk based)" tambah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. hvan/gro
7
