Page 176 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 176
Judul Integrasi Data BPJS-Kes dengan Kementerian Ketenagakerjaan
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Integrasi Data BPJS Kesehatan dan Kemnaker
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/357975-integrasi-data-bpjs-
kes-dengan-kementerian-ketenagakerjaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-03 18:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andayani Budi Lestari (Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan)
Sinergi ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terlindungi
terhadap akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan saat ini tengah
fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan, baik dari sisi jumlah pekerja yang didaftarkan,
juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai dasar penghitungan iuran. Ini merupakan
kerjasama strategis yang diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut
Ringkasan
BPJS Kesehatan (BPJS-Kes) bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
terkait integrasi data badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini dilakukan antara
aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker
dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik BPJS
Kesehatan.
INTEGRASI DATA BPJS-KES DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
BPJS Kesehatan (BPJS-Kes) bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
terkait integrasi data badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini dilakukan antara
aplikasi Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker
dengan aplikasi Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik BPJS
Kesehatan.
Sumber daya data yang ada dalam kedua aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan
kepesertaan serta akurasi dan validasi data segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari Badan
Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
"Sinergi ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya
terlindungi terhadap akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan saat ini
175
