Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 172

Judul               Ini Alasan Pemprov Jabar tidak Naikkan UMP 2021
                Nama Media          republika.co.id
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         https://republika.co.id/berita/qj7z7k216/ini-alasan-pemprov-jabar-
                                    tidak-naikkan-ump-2021
                Jurnalis            Sadly Rachman
                Tanggal             2020-11-03 19:11:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah provinsi Jawa Barat menetapkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi Jawa Barat
              Tahun 2021 sama dengan nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020, yakni sebesar Rp1.810.351,36.

              Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
              belum bisa menaikkan UMP Provinsi tahun 2021. Menurutnya, hal itu disebabkan hampir 500
              perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 telah melakukan PHK.



              INI ALASAN PEMPROV JABAR TIDAK NAIKKAN UMP 2021

              Pemerintah provinsi Jawa Barat menetapkan besaran nilai Upah Minimum Provinsi Jawa Barat
              Tahun 2021 sama dengan nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020, yakni sebesar Rp1.810.351,36.

              Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat
              belum bisa menaikkan UMP Provinsi tahun 2021. Menurutnya, hal itu disebabkan hampir 500
              perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19 telah melakukan PHK.


              Tidak  hanya  itu,  60  persen  industri  manufaktur  di  Indonesia  yang  ada  di  Jawa  Barat  juga
              terdampak  pandemi  Covid-19.  Alhasil  banyak  terjadinya  PHK.  RK  mengungkapkan,  Pemprov
              Jabar memilih untuk mengikuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan untuk tidak menaikkan
              Upah Minimum Provinsi (UMP) Jabar 2021.

              RK meminta para pekerja untuk tidak membandingkan dengan provinsi lain yang industrinya
              sedikit. Karena itu, menurutnya, jika upah minimum tetap dipaksakan naik maka akan semakin
              banyak perusahaan yang melakukan PHK yang berdampak buruk pada buruh.










                                                           171
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177