Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 167
Judul Pengusaha soal Pidana Bila Tak Beri Pesangon: Mengerikan
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201103185623-92-
565483/pengusaha-soal-pidana-bila-tak-beri-pesangon-mengerikan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-03 19:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Benny Soetrisno (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang
Perdagangan) Kalau mengenai sanksi pidana pesangon itu menurut saya mengerikan, membuat
pengusaha jadi takut (berusaha), wah (bisa) kena pidana
neutral - Benny Soetrisno (Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang
Perdagangan) Teman-teman di industri asuransi bisa melihatnya sebagai peluang bisnis. Jadi,
menakutkannya pidana itu bisa di- cover oleh asuransi
negative - Bob Azzam (Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan) Sudah ada KUHP, kenapa
harus dibuat lagi dalam UU Ciptaker? Padahal UU Ketenagakerjaan adalah hukum perdata,
mestinya tidak perlu lagi selama unsur pidana masuk di KUHP kan bisa dipidanakan
negative - Bob Azzam (Wakil Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan) Jangan bikin kapok, jadi
nakut-nakutin dan buat orang was-was berusaha. Usaha itu kan sifanya keperdataan
Ringkasan
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno
menilai ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak membayarkan pesangon kepada buruh
membuat takut kalangan swasta untuk berusaha di Indonesia. Pasalnya, ia menyebut ancaman
yang tertuang dalam Pasal 185 ayat 1 UU Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor
11 Tahun 2020 ini 'mengerikan' karena pengusaha berpotensi dipenjara.
PENGUSAHA SOAL PIDANA BILA TAK BERI PESANGON: MENGERIKAN
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno
menilai ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak membayarkan pesangon kepada buruh
membuat takut kalangan swasta untuk berusaha di Indonesia.
166
