Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 166

usaha  dalam  program  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Kartu  Indonesia  Sehat  (JKN-KIS).  "BPJS
              Kesehatan saat ini tengah fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan, baik dari sisi jumlah
              pekerja yang didaftarkan, juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai dasar penghitungan
              iuran," katanya.

              Sampai  31  Agustus  2020  jumlah  badan  usaha  yang  telah  terdaftar  dalam  program  JKN-KIS
              sebanyak  318.062  dengan  jumlah  pekerja  16.477.500  dan  anggota  keluarga  20.886.757.
              Sehingga, total 37.364.257 jiwa peserta segmen PPU badan usaha.

              Berbagai upaya telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan kepesertaan PPU badan
              usaha.  Mulai  dari  melakukan  canvassing  pendaftaran  yang  ditujukan  untuk  badan  usaha
              potensial  atau  badan  usaha  yang  belum  mendaftarkan  seluruh  pekerjanya  menjadi  semakin
              mudah melalui aktivitas door to door secara terstruktur.

              Penegakan kepatuhan dan hukum terhadap pemberi kerja tersebut dilakukan untuk memastikan
              pemberi  kerja  melaksanakan  kewajiban  peraturan  perundang-undangan  meliputi  kewajiban
              pendaftaran,  melaporkan  data  secara  lengkap  dan  benar  serta  membayar,  memungut  dan
              menyetorkan iuran.

              Hal tersebut menjadi fokus utama kerja sama yang diperkuat baik dari sisi kebijakan maupun
              pelaksanaannya. Harapannya, seluruh pekerja memperoleh perlindungan jaminan sosial sesuai
              dengan hak yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

              Selain itu, dilakukan perluasan kanal pendaftaran badan usaha, baik itu melalui aplikasi New e-
              Dabu  serta  e-Dabu  Mobile  (aplikasi  pendaftaran  kepesertaan  Program  JKN-KIS  untuk  badan
              usaha) dan bekerjasama dengan unit-unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui online
              single submission serta sinergi dan koordinasi dengan kementerian lembaga/Asosiasi Human
              Resource Development (HRD).










































                                                           165
   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171