Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 163
RK SEBUT UPAH MINIMUM TAK DINAIKAN UNTUK CEGAH PHK
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan bahwa alasan tak menaikan upah minimum provinsi
di wilayahnya semata untuk mencegah dampak lanjutan yang diakibatkan pandemi Covid-19.
"Kami khawatir karena sudah ada 500 perusahaan yang mem-PHK. Kalau upah minimum
dinaikan, kemudian nambah lagi (perusahaan yang mem-PHK), yang dirugikan buruh juga, jadi
saya mohon pemahaman dan pengertiannya," katanya awal pekan ini.
Dengan alasan tersebut pula, RK meminta supaya kebijakannya itu tak dibandingkan dengan
daerah lain seperti Jateng dan DI Yogyakarta. Karakteristiknya, katanya, berbeda.
"Jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit," katanya. Kalau
dibandingkan dengan Yogyakarta dan Jateng berapa industrinya," imbuh Ridwan Kamil.
Pasalnya, kata mantan Walikota Bandung itu, Jabar merupakan tempat konsentrasi industri
manufaktur di Indonesia. Sebanyak 60 persen industri tersebut beroperasi di provinsi yang
bertetanggaan dengan ibukota tersebut. Sayangnya, mereka pula yang paling terkena efek
pandemi Covid-19.
"Dari 100 persen sektor manufaktur terbesar se-Indonesia, sekitar 60 persennya ngumpul di
Jabar. Karena jadi yang paling banyak dan paling terdampak, dan PHK paling banyak juga itulah
kenapa upah minimum tak dinaikan, mengikuti surat edaran Menaker," jelasnya.
Di sektor manufaktur, kata Emil, ada 2.000 perusahaan di industri manufaktur yang terdampak.
Dengan serangkaian kondisi tersebut, dia meminta semua pihak termasuk buruh jernih dalam
menelaah persoalan upah tersebut terutama dalam kaitan upaya pemulihan ekonomi.
"Tak ada keputusan yang memuaskan semua pihak tapi kami pun tak ada niat sengsarakan
rakyat, ini untuk mencegah kemdhratan, PHk sudah dilakukan 500 perusahaan. Itu memang opsi
tak nyaman tapi harus dilakukan supaya mesin tetap bergerak," jelasnya.
Sebelumnya, Jabar memutuskan mengikuti sikap pemerintah pusat dengan tak melakukan
kenaikan besaran upah minimum provinsi (UMP) 2021 pada masa pandemi Covid-19.
Dengan demikian, nilainya tak jauh berbeda dibandingkan ketetapan serupa pada tahun
sebelumnya. Kebijakan tersebut sudah dituangkan melalui Kepgub 561/Kep.722-
Yanbangsos/2020 yang dikeluarkan pada 31 Oktober 2020.
"Menetapkan dan mengumumkan UMP Jabar 2021 adalah sebesar Rp 1.810.351,36, sama
dengan UMP 2020," kata Kadisnakertrans, Rachmat Taufik Garsadi saat memberikan keterangan,
akhir pekan lalu.
Menurut dia, keputusan tersebut merupakan jalan tengah di saat masa pandemi. Pasalnya,
berdasarkan komponen penetapan upah tersebut, nilai UMP Jabar seharusnya mengalami
penurunan.
Komponen tersebut di antaranya laju pertumbuhan ekonomi yang minus 5,98 persen dan laju
inflasi September 1,7 persen.
"Kalau melihat ini, hitung-hitungannya, UMP Jabar dipastikan turun. Karena itu, sebagai jalan
tengahnya, kita ikuti surat edaran Menaker sebagai dasar penetapan nilai upahnya," katanya.
Merujuk pada kondisi itu, pihaknya mengaku tak memahami terhadap daerah yang memutuskan
kenaikan upah di saat pandemi. Pasalnya, secara dasar penetapan, itu sulit dilakukan.
162
