Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 160
SERIKAT BURUH MINTA UMK TANGSEL 2021 DINAIKKAN
Serikat pekerja atau buruh meminta Pemerintah Provinsi Banten untuk tetap menaikkan besaran
upah minimum kota (UMK) Tangerang Selatan 2021. Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) Tangsel Vanny Sompie mengatakan, kenaikan UMK 2021 di Tangsel sangat
diperlukan karena kondisi buruh yang dinilai sudah semakin terpuruk.
"Kami menghendaki paling tidak atau minimal nilai kenaikannya adalah dari 3,5 persen
Pertumbuhan Ekonomi (PDB) plus Inflasi. Sebagaimana yang juga dilakukan oleh beberapa
Gubernur yang telah menaikkan Upah Minimum 2021, termasuk DKI Jakarta," ujar Vanny, Selasa
(3/11/2020).
Menurut Vanny, besaran angka kenaikan UMK 2021 yang diharapkan tidak setinggi tahun
sebelumnya.
SPSI Tangsel telah mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi Covid-19.
"Ini harapan yang realistis. Kalau awalnya sih, maunya kenaikan 8,51 persen seperti tahun lalu.
Tapi kita juga berpikir realistis lah," kata Vanny.
Adapun besaran kenaikan UMK tersebut akan menjadi salah satu usulan yang akan dibawa
perwakilan SPSI dalam rapat koordinasi Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Tangsel.
Dia berharap usulan kenaikan tersebut bisa disetujui dalam rapat untuk nantinya diteruskan ke
tingkat provinsi.
"Kami ada perwakilan yang duduk di Dewan Pengupahan Kota Tangsel, yang akan ikut
membahas UMK untuk Kota Tangsel," kata dia.
Dia berpandangan bahwa kenaikan UMK 2021 tidak hanya untuk melindungi kesejahteraan para
buruh.
Kenaikan tersebut untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan
ekonomi.
"Bila upah buruh tidak dinaikkan pada tahun 2021, ini akan kembali melemahkan daya beli. Yang
kemudian justru memperlemah atau menghambat pertumbuhan ekonomi," ujar dia.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan belum memutuskan besaran upah minimum kota (UMK)
2021.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan Sukanta sebelumnya menjelaskan, pihaknya
baru menyiapkan rapat koordinasi dengan Dewan Pengupahan Kota (Depeko).
Rapat tersebut disiapkan seiring dengan keluarnya Keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim
mengenai penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2021 di wilayah Banten.
"Kami baru mempersiapkan untuk rapat (bersama) Depeko. Jadi memang kami berdasarkan hasil
keputusan rapat sebelumnya, itu menunggu UMP Provinsi Banten," ujar Sukanta saat dihubungi
Kompas.com, Senin (2/11/2020).
Rapat koordinasi Depeko rencananya akan dilaksanakan pada Senin (9/11/2020), sebelum batas
akhir pengumuman upah minimum kabupaten/kota pada 21 November 2020.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak
menaikkan upah minimum tahun depan. Ini artinya upah minimum 2021 sama dengan upah
minimum tahun ini.
159
