Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 199

didaftarkan,  juga  termasuk  akurasi  data  pendapatan  sebagai  dasar  penghitungan  iuran.  Ini
              merupakan kerjasama strategis yang diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut,"
              ujar Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari.

              Sampai dengan 31 Agustus 2020 jumlah Badan Usaha yang telah terdaftar dalam Program JKN-
              KIS sebanyak 318.062 dengan jumlah pekerja 16.477.500 dan anggota keluarga 20.886.757,
              sehingga total 37.364.257 jiwa peserta segmen PPU Badan Usaha. Andayani menyampaikan,
              berbagai upaya juga telah dilakukan BPJS Kesehatan dalam mengoptimalkan kepesertaan PPU
              Badan Usaha. Mulai dari melakukan canvassing pendaftaran yang ditujukan untuk badan usaha
              potensial  atau  badan  usaha  yang  belum  mendaftarkan  seluruh  pekerjanya  menjadi  semakin
              mudah  melalui  aktivitas  door  to  door  secara  terstruktur,  penegakan  kepatuhan  dengan
              kerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing.

              Penegakan kepatuhan dan hukum terhadap pemberi kerja tersebut dilakukan untuk memastikan
              pemberi  kerja  melaksanakan  kewajiban  peraturan  perundang-undangan  meliputi  kewajiban
              pendaftaran,  melaporkan  data  secara  lengkap  dan  benar  serta  membayar,  memungut  dan
              menyetorkan  iuran.  Hal  ini  menjadi  fokus  utama  kerjasama  yang  diperkuat  baik  dari  sisi
              kebijakan  maupun  pelaksanaannya,  harapannya  seluruh  pekerja  memperoleh  perlindungan
              jaminan sosial sesuai dengan hak yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

              Selain itu juga dilakukan perluasan kanal pendaftaran badan usaha, baik itu melalui aplikasi New
              e-Dabu serta e-Dabu Mobile (aplikasi pendaftaran kepesertaan Program JKN-KIS untuk badan
              usaha),  bekerjasama  dengan  unit-unit  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  melalui  Online
              Single Submission serta sinergi dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga/Asosiasi Human
              Resource Development (HRD). (ANP).














































                                                           198
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204