Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 200
Judul Jangan Sebatas SK, Kenaikan UMP di 5 Propinsi Harus Bisa
Direalisasikan
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/218484/34/jangan-sebatas-sk-
kenaikan-ump-di-5-propinsi-harus-bisa-direalisasikan-1604398285
Jurnalis Suparjo Ramalan
Tanggal 2020-11-03 17:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker) Saya kira sesuatu yang patut kita apresiasi karena gubernur
sangat tahu kondisinya, hanya nanti tentu kami berharap itu tidak hanya pada surat keputusan
(SK), tapi pada pelaksanaannya juga
neutral - Anies Baswedan (gubernur) Kalau dalam pelaksanaannya betul-betul memperhatikan
sektor itu apakah semuanya, misalnya ada 1.000 perusahaan di sektor itu, kita berharap kalau
diterapkan di 1.000 perusahaan itu harus mengikuti dan mematuhi. Jadi pada tataran dan
implementasinya sangat diperhatikan
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespon kebijakan sejumlah gubernur atau kepala
daerah yang menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Hingga saat ini tercatat
sudah ada lima provinsi yang mengumumkan adanya kenaikan UMP.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, meski keputusan kelima pemerintah daerah itu
tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pihaknya
mengapresiasi langkah itu. Meski begitu, Haiyani menegaskan bahwa keputusan kenaikan UMP
2021 jangan hanya sebatas selembar kertas.
JANGAN SEBATAS SK, KENAIKAN UMP DI 5 PROPINSI HARUS BISA
DIREALISASIKAN
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespon kebijakan sejumlah gubernur atau kepala
daerah yang menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Hingga saat ini tercatat
sudah ada lima provinsi yang mengumumkan adanya kenaikan UMP.
199
