Page 201 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 201
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos)
Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, meski keputusan kelima pemerintah daerah itu
tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, pihaknya
mengapresiasi langkah itu. Meski begitu, Haiyani menegaskan bahwa keputusan kenaikan UMP
2021 jangan hanya sebatas selembar kertas.
"Saya kira sesuatu yang patut kita apresiasi karena gubernur sangat tahu kondisinya, hanya
nanti tentu kami berharap itu tidak hanya pada surat keputusan (SK), tapi pada pelaksanaannya
juga," ujar Haiyani saat dihubungi MNC News Portal, Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Untuk DKI Jakarta, Haiyani menyontohkan bila data Pemprov DKI mencatat ada 1.000
perusahaan yang tidak terdampak, maka implementasi kenaikan UMP 2021 harus dilakukan
secara menyeluruh.
Dengan kata lain, gubernur Anies Baswedan harus melakukan pengawasan ketat agar keputusan
dipatuhi oleh manajemen perseroan yang dinilai tidak terdampak pandemi Covid-19.
"Kalau dalam pelaksanaannya betul-betul memperhatikan sektor itu apakah semuanya, misalnya
ada 1.000 perusahaan di sektor itu, kita berharap kalau diterapkan di 1.000 perusahaan itu harus
mengikuti dan mematuhi. Jadi pada tataran dan implementasinya sangat diperhatikan," kata dia.
200
