Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 206
Judul Integrasi Data BPJS Kesehatan dengan Kementerian Ketenagakerjaan
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Integrasi Data BPJS Kesehatan dan Kemnaker
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/11/03/integrasi-data-bpjs-
kesehatan-dengan-kementerian-ketenagakerjaan
Jurnalis Content Writer
Tanggal 2020-11-03 17:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andayani Budi Lestari (Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan)
Sinergi ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terlindungi
terhadap akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS. BPJS Kesehatan saat ini tengah
fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan, baik dari sisi jumlah pekerja yang didaftarkan,
juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai dasar penghitungan iuran. Ini merupakan
kerjasama strategis yang diharapkan dapat membantu mewujudkan hal tersebut
Ringkasan
BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait integrasi
data badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini dilakukan antara aplikasi Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker dengan aplikasi
Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik BPJS Kesehatan.
INTEGRASI DATA BPJS KESEHATAN DENGAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
BPJS Kesehatan bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait integrasi
data badan usaha dan pekerja di Indonesia. Integrasi data ini dilakukan antara aplikasi Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (WLKP) milik Kemenaker dengan aplikasi
Perluasan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah Badan Usaha milik BPJS Kesehatan.
Sumber daya data yang ada dalam kedua aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan
kepesertaan serta akurasi dan validasi data segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) dari Badan
Usaha dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). "Sinergi
ini dilakukan sebagai upaya memastikan seluruh badan usaha dan pekerjanya terlindungi
terhadap akses layanan kesehatan dalam Program JKN-KIS.
BPJS Kesehatan saat ini tengah fokus pada akurasi dan validasi data kepesertaan, baik dari sisi
jumlah pekerja yang didaftarkan, juga termasuk akurasi data pendapatan sebagai dasar
205
