Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 230
Langkah yang dipilih Pemprov DKI, mendapat apresiasi dari DPRD. Wakil Ketua DPRD
Mohammad Taufik menilai kebijakan tersebut dinilai sudah cukup adil baik dari buruh atau
perusahaan.
"Iya (setuju) sudah punya untung besar masa enggak menaikkan (gaji) karyawannya," ujar
Taufik di gedung DPRD, Selasa (3/11).
Politikus Gerindra itu mencontohkan perusahaan yang mendapat keuntungan di tengah pandemi.
Seperti produsen masker yang saat ini permintaan di pasarnya cukup tinggi.
Ia memastikan tidak ada perbedaan sikap antara Gubernur DKI, Anies Baswedan, dengan Wakil
Gubernur, Ahmad Riza Patria, terkait pengupahan.
Saat ditanya bagaimana membedakan perusahaan terpuruk dengan perusahaan meraup untung
akibat Covid-19, menurut Taufik, bukan perkara sulit. Namun, ia tidak menjelaskan detil tentang
teknis dari ucapannya.
"Gampang kok itu," ucap singkatnya seraya masuk lift.
Diketahui Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan pengupahan 2020 secara
asimetris. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perusahaan terdampak Covid-19
tidak mengalami kenaikan upah.
"Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak
mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020. Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak
Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang besarannya mengikuti rumus pada PP No.
78 Tahun 2015," ujar Anies, Sabtu (31/10).
Anies menuturkan, penetapan ini telah sejalan dengan Srat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama
dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.
[lia].
229
