Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 239
Berita terkait Kejanggalan UU Ciptaker, Arteria Dahlan: Perlu Dipertanyakan, Karena Draf Dari
Baleg Sudah Rapih Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Anak Buah Sri Mulyani Teringat Pada UU
Pengampunan Pajak Presiden Teken UU Ciptaker, PKS: Barang Cacat Kok Untuk Rakyat?
UU yang disahkan DPR pada 5 Oktober 2020 ini diundangkan dalam nomor 11 tahun 2020. UU
Cipta Kerja memuat 1.187 halaman.
Dua pilihan itu yaitu, judicial riview ke Mahkamah Konstitusi (MK), atau terlibat dalam mengawal
proses peraturan turunan. Peraturan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Keputusan
Menteri atau Peraturan Menaker.
"Dua pilihan ini untuk memastikan adanya perlindungan terhadap para pekerja," kata Sekretaris
Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga kepada Kantor Berita Politik RMOL,
Selasa (3/11).
Apabila melalui jalur MK, Labor Institute mewanti-wanti netralitas para hakim. Pasalnya, para
hakim konstitusi dipilih melalui proses politik di DPR, apalagi diduga "titipan" parpol di parlamen.
Kejanggalan UU Ciptaker, Arteria Dahlan: Perlu Dipertanyakan, Karena Draf Dari Baleg Sudah
Rapih Namun demikian, Andy William tetap menyarankan agar serikat pekerja atau serikat buruh
tetap melaju ke MK.
"Ajukan pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta Kerja yang bertentangan dengan UUD agar dapat
memenangkan 'pertempuran' di sidang MK," tutupnya.
EDITOR: RUSLAN TAMBAK Tag: UU CIPTA KERJA BURUH PEKERJA OMNIBUS LAW.
238
