Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 241
Dalam surat edarannya, Ida mengimbau para gubernur tidak menaikkan upah minimum, atau
tetap sama dengan 2020, karena pandemi virus corona (Covid-19) berdampak ke pertumbuhan
ekonomi.
Setelah Riza menyatakan hal tersebut, Anies justru menerapkan kebijakan asimetris terkait upah
minimum 2021. Kebijakan itu menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami pertumbuhan
wajib menaikan upah minimum menjadi sebesar Rp4,4 juta.
Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 bisa menetapkan upah minimum sama
dengan 2020.
Terkait hal tersebut, Taufik menilai kebijakan tersebut sudah tepat. Menurutnya, Pemprov DKI
Jakarta harus bisa bersikap adil.
"Perusahaannya karena situasi pandemi punya untung besar wajar dong kalau itu (upah
minimum naik). Karena kalau dia enggak naikin, kasihan dong karyawannya, dia kan punya
untung besar," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan asimetris terkait upah minimum tahun
2021. Bagi perusahaan yang tidak terdampak Covid-19, perusahaan tersebut wajib menaikan
upah minimum menjadi sebesar Rp4.416.186,548.
Sementara, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 diizinkan mengikuti upah minimum sama
dengan tahun 2020.
(dmi/pmg).
240
