Page 329 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul Soal UMP 2021, Ekonom Minta Pemprov DKI Pedulikan Surat Menaker
Nama Media rmol.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://nusantara.rmol.id/read/2020/11/03/459410/soal-ump-2021-
ekonom-minta-pemprov-dki-pedulikan-surat-menaker
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-03 12:02:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

neutral - Bhima Yudhistira Adhinegara (Pengamat ekonomi dari Institute For Development of
Economic and Finance (Indef)) Saya kira semua pemda harus naikan UMP untuk jaga daya beli
pekerja rentan miskin. Jangan nanggung juga yang boleh naik cuma sektor yang tidak terdampak
corona

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (pengamat ekonomi dari Institute For Development of
Economic and Finance (Indef)) Jangan sampai buruh yang rentan miskin jatuh dibawah garis
kemiskinan karena upahnya tidak menyesuaikan dengan inflasi

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (pengamat ekonomi dari Institute For Development of
Economic and Finance (Indef)) Jangan pedulikan surat edaran dari menteri tenaga kerja karena
keberpihakan pemerintah pusat terlalu condong ke kepentingan pengusaha

Ringkasan

Pemerintah provinsi DKI Jakarta seharusnya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021
untuk semua jenis sektor usaha untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang rentan miskin
atau upah terbawah. Demikian yang disampaikan pengamat ekonomi dari Institute For
Development of Economic and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara saat menanggapi
kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait UMP 2021.

SOAL UMP 2021, EKONOM MINTA PEMPROV DKI PEDULIKAN SURAT MENAKER

Bhima Yudhistira Adhinegara/Net Pemerintah provinsi DKI Jakarta seharusnya menaikkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2021 untuk semua jenis sektor usaha untuk memberikan perlindungan
bagi pekerja yang rentan miskin atau upah terbawah. Berita terkait Tidak Semua Perusahaan Di
Jakarta Alami Kenaikan UMP, Ini Penjelasannya 113 Perusahaan Ditutup Disnaker DKI Selama
Pemberlakuan PSBB Cegah Klaster Perkantoran, Perusahaan Diminta Laporkan Kasus Positif
Covid-19 Di Lingkungan Kerja

328