Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 330
Demikian yang disampaikan pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economic and
Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara saat menanggapi kebijakan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan terkait UMP 2021.
"Saya kira semua pemda harus naikan UMP untuk jaga daya beli pekerja rentan miskin. Jangan
nanggung juga yang boleh naik cuma sektor yang tidak terdampak corona," ujarnya kepada
Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Selasa (3/11).
Menurut Bhima, di tengah Pandemi Covid-19, hampir semua sektor jenis usaha ikut terdampak.
Sehingga sangat sulit mengaudit korporasi mana yang tidak terdampak pandemi.
Bhima juga menegaskan pemerintah pusat telah memproyeksikan masih akan ada inflasi sebesar
3 persen di tahun 2021. Sehingga menurutnya, kenaikan upah adalah sebuah keharusan.
"Jangan sampai buruh yang rentan miskin jatuh dibawah garis kemiskinan karena upahnya tidak
menyesuaikan dengan inflasi," jelasnya.
Selain itu, jika daya beli menurun yang mengalami kerugian adalah pengusaha dan Pemprov
sendiri karena pemulihan ekonomi berjalan lebih lambat. "Jangan pedulikan surat edaran dari
menteri tenaga kerja karena keberpihakan pemerintah pusat terlalu condong ke kepentingan
pengusaha," tegas Bhima.
Untuk diketahui, pandemi Covid 19 turut berdampak pada kondisi perekonomian dan
kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.
Tidak Semua Perusahaan Di Jakarta Alami Kenaikan UMP, Ini Penjelasannya Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah mengeluarkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/X/2020.
Dalam surat edaran tersebut, Ida meminta kepada para Gubernur untuk melakukan penyesuaian
penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020.
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA Tag: DISNAKER JAKARTA UMP KEMENAKER.
329
