Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 332
1). Bali, SK Gub No 494 memutuskan upah minimum tetap Rp 2.493.523.
2). Kepulauan Riau, SK Gub No. 1300, upah minimum tetap Rp 3.005.383.
3). Riau, SK No. 1514 upah minimum tetap Rp 2.888.563
4). Kalimantan Barat, SK Gub No. 860 upah minimum tetap Rp 2.399.698
5). Bangka Belitung, SK Gub No 188.44/835 upah minimum tetap Rp 3.230.022
6). Maluku, SK Gub No. 593 upah minimum tetap Rp 2.604.960
7). Maluku Utara, SK Gub no 403 upah minimum tetap Rp 2.721.530
8). Papua, SK Gub No. 561/19143 upah minimum tetap Rp 3.516.700
9). NTT, SK Gub No. 305 upah minimum tetap Rp 1.945.902
10). Sulawesi Tenggara, SE Gub No 561/5209 upah minimum tetap Rp 2.552.014
11). Kalimantan Tengah Kep Gub No 188.44/587/ upah minimum tetap Rp 2.890.093
B. Provinsi yang mengeluarkan SK pada 30 dan 31 Oktober 2020 dan 2 November 2020
12). Sumatera Utara, Keputusan nomor 188.44/528 upah minimum tetap Rp 2.499.422
13). Sulawesi Tengah, SK Gub No 561 upah minimum tetap Rp 2.303.710
14). Papua Barat, SK Gub No. 561/66 upah minimum tetap Rp 3.184.225
15). Jawa Barat, SK Gub No 561 upah minimum tetap Rp 1.810.350 16). Sumatera Barat, SK
Gub No. 562 upah minimum tetap Rp 2.484.041
17). Kalimantan Selatan, SK Gub No. 188.44/0734 upah minimum tetap Rp 2.877.447
18). Banten, SK Gub No 561 upah minimum tetap Rp 2.460.968
19). Kalimantan Timur Kep. 561/K.564 upah minimum tetap Rp 2.981.378
20). Jambi Kep. Gub. 3.3/2020 upah minimum tetap Rp 2.630.161
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan,
keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 sudah tepat
lantaran sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Pihaknya menyesalkan kebijakan para kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena
dinilai bakal mempersulit dunia usaha bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis.
Bahkan, terdapat ancaman gelombang PHK besar-besaran jika kebijakan kepala daerah
menaikkan UMP 2021 dilanjutkan.
"Dengan penetapan upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," ujar Hariyadi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/11/2020).
Hariyadi melanjutkan, kemungkinan ada sikap politis kepala daerah dalam memutuskan kenaikan
UMP 2021 tersebut. Apalagi, dalam waktu dekat kontestasi Pilkada akan segera digelar.
331
