Page 362 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 362
JOKOWI TEKEN UU CIPTA KERJA, EKONOM INDEF NILAI KUALITAS INVESTASI
JUSTRU MUNDUR
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira
Adhinegara, menyatakan langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Undang-undang
atau UU Cipta Kerja justru mendorong kemunduran bagi kualitas investasi. "Apakah investasi
dari negara maju akan meningkat pasca-Omnibus Law? Sepertinya saya ragu," tutur Bhima saat
dihubungi pada Selasa, 3 November 2020.
Bhima menjelaskan, Jokowi dinilai tidak menghiraukan protes buruh yang akan berdampak bagi
kepercayaan pemodal. Padahal, dalam menjaring investor dari negara-negara maju, prinsip
pemerintah yang menjamin bahwa perlindungan lingkungan hidup dan hak pekerja tidak
mengalami kemunduran menjadi hal paling penting.
Di saat yang sama, penerbitan UU Cipta Kerja masih menuai polemik karena buruh memandang
sejumlah pasal akan merugikan kaum pekerja. Munculnya UU ini pun dianggap cacat hukum
karena naskahnya mengalami sejumlah perubahan meski beleid telah disahkan di DPR. "UU
Omnibus Law nekat disahkan, artinya tidak menghiraukan protes yang juga dilayangkan oleh
investor global, retailer, dan brand internasional," kata Bhima.
Bhima melanjutkan, UU Cipta Kerja pun tidak akan langsung mendongkrak masuknya investasi
karena pemodal masih mempertimbangkan isi dari peraturan turunan dari beleid itu. Walhasil,
Bhima menduga sikap wait and see dari investor masih bakal berlangsung lama. "Pagi ini kami
akan secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial review ke MK terhadap uji materiil UU
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya,
Selasa, 3 November.
KSPI juga masih akan melanjutkan aksi penolakan terhadap undang-undang dan melakukan
mogok kerja sesuai dengan yang diatur oleh ketentuan yang berlaku. Said menjamin aksi yang
digencarkan buruh bersifat anti-kekerasan.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdiatan
mengatakan pemerintah terus mendorong masuknya investasi di masa pandemi. Salah satunya
dengan pengesahan Omnibus Law. "Kita dorong pengesahan Omnibus Law dan mendukung
kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak Covid-19," tutur Luhut dalam keterangan
tertulis, Kamis petang, 1 Oktober 2020.
Ia mengklaim Omnibus Law menjadi kunci untuk memudahkan investasi masuk. Utamanya, ujar
Luhut, dalam hal penyederhanaan perizinan hingga kawasan ekonomi khusus.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA.
361
