Page 364 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 364
Ringkasan
Lima Provinsi tetap mengajukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Gubernur di lima
provinsi yang memutuskan kenaikan UMP 2021 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta,
DI Yogyakarta, dan Su- lawesi Selatan. Sementara 23 provinsi telah mengajukan besaran UMP
2021 tak mengalami kenaikan dibanding tahun 2020.
LIMA PROVINSI YANG MEMUTUSKAN UMP 2021 TETAP NAIK
Lima Provinsi tetap mengajukan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Gubernur di lima
provinsi yang memutuskan kenaikan UMP 2021 adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta,
DI Yogyakarta, dan Su- lawesi Selatan. Sementara 23 provinsi telah mengajukan besaran UMP
2021 tak mengalami kenaikan dibanding tahun 2020.
Mereka mengikuti Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja (SE Menaker) nomor M/11/HK.04//X/2020
tentang Penetapan UMP 2021 yang meminta agar UMP 2021 sama dengan UMP 2020.
Adapun Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengikuti dua kepala daerah lain di Pulau Jawa
untuk menaikkan UMP.
Anies menaikkan besaran UMP DKI Jakarta pada 2021 sebesar 3,27 persen, yakni menjadi Rp
4.416.186,548.
Namun kenaikan ini hanya untuk kegiatan usaha yang tidak terdampak pandemi Covid-19.
Tak Ikuti Edaran Menaker, Ganjar Pranowo Pastikan UMP Jawa Tengah 2021 Tetap Naik Politikus
Demokrat Minta Menaker Cabut Surat Edaran Upah Minimum 2021 Tak Naik Berikut ini daftar
kenaikan UMP di lima Provinsi yang memutuskan berbeda dari SE Menaker Ida Fauziyah: 1. Jawa
Tengah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memilih untuk menaikkan upah minimum
provinsi (UMP) sebesar 3,27 persen.
Penetapan upah ini tertuang dalam surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/58
Tahun 2020 bertarikh 28 Oktober 2020.
UMP Jateng naik dari Rp 1.742.015 pada 2020 menjadi Rp 1.798.979 pada 2021.
"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan."
"Sudah kami tetapkan UMP Jateng 2021," kata Ganjar dikutip dari Tribun Jateng.
Ganjar menegaskan pihaknya tidak menggunakan SE Menteri Tenaga Kerja, melainkan tetap
berpegang teguh pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan
lainnya.
Para pihak, kata dia, sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.
"Perlu saya sampaikan, UMP ini sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang
mendasari pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi." "Dua hal ini yang coba kami pegang erat,"
kata dia.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X juga ikut
menaikkan UMP.
Sri Sultan telah mengumumkan kenaikan UMP untuk DIY sebesar 3,54 persen untuk 2021.
363
